Tahun Ini Ditargetkan Terbentuk 179 Nagari Statistik di Sumbar

Laju Inflasi di Sumbar Stabil Selama Pandemi Corona

Ilustrasi - statistik ekonomi. (Foto: Geralt/pixabay.com)

Langgam.id – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi menargetkan terbentuk 179 nagari/desa/kelurahan statistik di Sumatra Barat (Sumbar) pada 2021 ini. Setelah itu, pada 2025, Diskominfo menargetkan seluruh pemerintahan terendah di Sumbar sudah menjadi nagari/desa/kelurahan statistik.

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Diskominfo Sumbar Oni Fajar Syahdi menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi (rakor) Dinas Kominfo kabupaten dan kota se-Sumbar, di Aula Kantor Walikota Sawahlunto, Kamis (18/3/2021).

“Dulu kita di Sumbar menjadi yang pertama punya nagari statistik, mudahan-mudahan nanti kecamatan atau kota statistik pertama di Indonesia juga dari Sumbar,” katanya, sebagaimana dirilis situs resmi Pemprov Sumbar.

Oni mengatakan, masih banyak data sektoral di Sumbar yang tidak sinkron. Hal ini menurutnya disebabkan sumber data yang beda-beda. Karena itu, Diskominfo bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar duduk bersama dalam rakor itu.

“Kenapa bisa tidak ada sinkronisasi data? Karena tidak berjalannya rekon data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut bisa terjalin koordinasi yang lebih baik. Karena itu, dalam rakor antara lain dibahas optimalisasi pemanfaatan forum data dan informasi pembangunan daerah sebagai wadah komunikasi kegiatan statistik dan pemanfaatan aplikasi sistem satu data.

Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Herum Fajarwati, dan Plt Kabid Pengendalian Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Sumbar Akky Perdana. (*/SS)

Baca Juga

Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumbar? Ini Batas Waktu dan Syarat Lengkapnya
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Percepat Penanganan Bencana, Gubernur Minta Daerah Tak Terdampak di Sumbar Beri Dukungan
Langgam.id - Kenaikan harga BBM turut berdamopak terhadap harga pangan di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar), salah satunya Cabai Merah.
Pemprov Sumbar Gelar Pangan Murah karena Bencana, Harga Cabai Rp 58 Ribu per Kg
Pemprov Sumbar menjalin kerja sama tentang pelaksanaan kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar.
Pemprov dan Kejati Teken MoU, Langkah Awal Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Sumbar
FOTO: Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon. (Dok. Istimewa)
Pemprov Sumbar Gaspol Percepatan Roadmap ETPD 2025, Digitalisasi Pembayaran Daerah Mendesak!