Maka, alam pun “mengamuk” dan memperlihatkan kuasanya di mana-mana. Barangkali bukan karena benci pada penghuninya, melainkan karena telah terlalu lama “diperkosa” dan dikhianati oleh tangan-tangan serakah yang bersembunyi di balik jargon eksplorasi dan hilirisasi.

Banjir bandang dan longsor yang baru saja melanda sebagian besar wilayah bukanlah air bah biasa. Secara kasat mata, semuanya tampak jelas. Ini bukan sekadar lumpur tanah bercampur batu atau ranting kering, melainkan gelondongan kayu dan “tunggue-tunggue” (tunggul kayu) besar. Potongan batang pohon dan tunggul itu melesat dengan kecepatan tinggi, menghantam rumah-rumah penduduk, meruntuhkan dinding harapan, dan meninggalkan tangis pilu.

Potongan kayu itu mustahil dihasilkan oleh hujan yang “memotongnya” dengan rapi. Begitu pula tunggue besar yang tercerabut begitu saja. Pasti sudah lama penebangan itu terjadi sehingga akar tunggang dan serabutnya tak lagi punya daya cengkeram.

Secara forensik lingkungan, kehadiran kayu-kayu besar dengan potongan rapi serta tunggul yang tercerabut itu adalah corpus delicti, bukti kejahatan yang telanjang. Kayu-kayu itu bukan tumbang karena angin puting beliung.

Begitu pula tunggul itu tak akan tercerabut mudah jika akar-akarnya masih hidup. Semuanya adalah korban pembabatan hutan yang sistematis. Belum lagi lubang-lubang besar yang menganga dengan kedalaman fantastis. Pengerukan dan terowongan menjelma eksploitasi masif yang dibiarkan tanpa batas.

Ketika hutan di hulu digunduli dan tanah dipenuhi lubang-lubang yang merenggut daya cengkeramnya, fungsi akar untuk mengintersepsi air pun hilang. Hutan yang sejatinya berperan sebagai spons raksasa kehilangan kemampuannya. Secara hidrologis, koefisien run-off melonjak drastis. Air hujan tak lagi meresap ke dalam akuifer, melainkan langsung menggelontor ke sungai sambil membawa material destruktif. Semua itu berubah menjadi “luncuran kiamat”. Nyawa dan raga hilang diseret penderitaan. Ekonomi porak-poranda. Usaha musnah sekejap mata. Nagari dan perkampungan luluh-lantak menjadi puing-puing kehilangan.

Ini adalah hukum fisika yang tak bisa didustai, dan bukan pula takdir. Namun, hukum alam ini sering diingkari; mata ditutup, telinga dibungkam. Kebijakan dan keputusan otoritas kerap mengikuti arah para dalang eksploitasi. Akibatnya, keseimbangan alam pun rusak. Gelondongan dan tunggul kayu kini tampak gamblang di berbagai titik pusat air. Danau, laut, dan sungai-sungai yang dilalui banjir bandang dan longsor menjadi saksi “amukan alam”. Di mana-mana, kayu dan tunggul berserakan tanpa sanggahan.

Teologi Ekologis: Peringatan Tuhan yang Didustai

Jauh sebelum ilmu lingkungan modern muncul, Al-Qur’an telah memberi peringatan keras tentang hubungan kausalitas antara perilaku manusia dan kerusakan alam. Allah swt dalam QS. Ar-Rum: 41 mengingatkan agar manusia mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, tanpa merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Bencana yang disebutkan secara tegas ini adalah bencana antropogenik—bencana buatan manusia.

Menyalahkan curah hujan yang tinggi atau debit air berlebih hanyalah pelarian dari tanggung jawab. Hujan adalah rahmat. Ketidakmampuan tanah menampung rahmat itulah yang berubah menjadi “laknat” akibat ulah kita. Dosa pembiaran dan “perselingkuhan” regulasi menjadi salah satu akar masalah yang harus ditinjau ulang. Bencana ini tidak terjadi dalam ruang hampa; ia adalah akumulasi pembiaran (omission) dan mungkin juga dukungan diam-diam terhadap aktivitas destruktif.

Praktik pembalakan dan pertambangan menjamur bak cendawan di musim hujan, mustahil tak tercium oleh para pemegang otoritas. Ketika alat berat meraung di hutan lindung, ketika jalan di tengah hutan sudah “pasa” dilalui ekskavator, dan ketika sungai mengeruh pekat akibat sedimentasi tambang, para pemegang otoritas tetap bersikap acuh. Suara lantang pemerhati dan aktivis lingkungan tak digubris. Apalagi ditindaklanjuti. Antar lembaga pun saling lempar bola dan kabur dari tanggung jawab.

Kini, ekosistem sungai nyaris sekarat. Sedimentasi akibat pertambangan telah mendangkalkan dasar sungai. Kapasitas sungai menampung debit air menurun drastis. Ditambah hilangnya tutupan hutan di hulu, banjir bandang menjadi keniscayaan matematika — bukan nasib buruk, apalagi takdir. Jika pemerintah terus menutup mata, atau terus “bermain mata” dengan para perusak lingkungan demi setoran retribusi atau kepentingan oligarki sesaat, maka pemerintah sebenarnya sedang menggali kuburan massal bagi rakyatnya sendiri.

Pertobatan Ekologis

Rumah-rumah yang hancur dihantam gelondongan kayu dan tunggul adalah monumen kegagalan kita menjaga amanah bumi. Kayu-kayu itu seharusnya menjadi “paku bumi” yang menahan tanah, bukan peluru kendali yang menghancurkan peradaban. Kondisi ini menuntut kesadaran bersama, terutama dari pemegang otoritas negara. Diharapkan tidak lagi ada aktivitas pertambangan dan penebangan, baik yang dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang meluluhlantakkan bentang alam. Evaluasi ulang semua izin tambang (AMDAL). Hentikan retorika “pembangunan ekonomi” jika bayarnya adalah nyawa dan masa depan rakyat.

Kampung dan negeri yang dibanggakan selama ini hilang ditelan lumpur, luluh lantak tanpa menyisakan banyak harapan. Sawah dan ladang berubah gersang, tak lagi mampu ditanami. Anak negeri kehilangan arah, kehilangan masa depan. Semoga bencana ini menjadi teguran yang kuat, agar Allah tidak mencabut berkah-Nya secara total dari negeri ini. Tentu saja dengan menghentikan keserakahan dan pengingkaran terhadap hukum kauniyah. (*)

Penulis adalah Dr. Bakhtiar, M.Ag (Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat)

The post Alam Tak Bisa Didustai, Bencana Tak Sekadar Takdir appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan AHY saat meninjau langsung kondisi jalan nasional yang menghubungkan Sumbar dan Riau itu, Selasa (2/12/2025). Kawasan ini menjadi salah satu titik terparah bencana banjir dan longsor di Sumbar.

“Kehadiran kami melihat secara langsung dan memastikan bahwa sudah dilakukan berbagai upaya, terutama alat-alat berat yang sudah dijalankan untuk bisa menghubungkan kembali jalur yang terputus ini sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

AHY mengatakan, jalan ini merupakan akses vital yang menjadi jalur utama transportasi masyarakat dan distribusi barang. Putusnya jalur tersebut bukan sekadar menghambat mobilitas, namun juga melumpuhkan arus logistik dan ekonomi masyarakat Sumbar.

Kata dia, pemerintah menargetkan jalur itu dapat kembali tersambung secara temporer agar kendaraan tertentu sudah bisa melintas meskipun secara terbatas.

“Kami memastikan berbagai upaya sedang dilakukan. Dalam waktu dua minggu, ini bisa terhubung secara temporel, mungkin baru bisa satu ruas saja, sehingga harus bergantian,” ujarnya

AHY menegaskan upaya rekonstruksi permanen tetap disiapkan secara paralel, namun proses nya membutuhkan waktu. Namun ia memastikan pengerjaan agar jalur ini terhubung kembali untuk mobilitas sementara telah dilakukan.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengatakan bahwa kunjungan Menteri Infrastruktur ke Tanah Datar diharapkan memberi dorongan percepatan penanganan, mengingat jalur Lembah Anai menjadi salah satu akses vital di Sumatera Barat.

“Kami selaku pemerintah daerah, tentunya berharap kepada Bapak Menko jalan ini bisa segera dibangun kembali. Karena jalan ini jalan viral yang menentukan pergerakan ekonomi masyarakat di dua provinsi yaitu nya Sumatera Barat dan Riau,” katanya.

AHY tiba datang bersama Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenkoinfra Nazib Faizal, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar Elsa Putra Friandi dan Anggota DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra.

Kehadirannya disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Kementerian PU Elsa Putra Friandi dan Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widiarso Wardoyo Putro.

Selain memantau kondisi jalan nasional yang rusak parah, AHY juga menyambangi korban terdampak bencana banjir bandang hingga menyalurkan bantuan sembako. (**)

The post Menko AHY Pastikan Perbaikan Jalan Nasional Lembah Anai Segera Dikebut Usai Putus Dihantam Galodo! appeared first on Langgam.id.

Beritanya tentang Mahyeldi, atau daripada saya kena marah mending saya pakai saja gelar Buya, karena orang banyak memakaikan gelar itu padanya, Buya Mahyeldi Gubernur Sumatra Barat, dan tentu saja pasangannya yang selalu jadi bumbu viral, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy yang lebih dikenal di dunia maya sebagai “Wagub paling populer se-Indonesia.”

Isi beritanya sederhana, tapi punya daya ledak tersendiri dalam ruang publik yang sudah jenuh dengan retorika moral dan simbol religius.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025. Angka untuk Sumatra Barat: 3,94 persen, menempatkannya di urutan ke-31 dari 38 provinsi. Artinya, Sumbar hanya lebih baik dari segelintir daerah, sementara tetangga dekat seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Riau melesat di atas 4,5 persen.

Nah, di titik inilah muncul sebuah komentar dari netizen bernama Arisman Trisno, yang menjadi bahan renungan sekaligus tawa saya. Ia menulis dengan:

“Yang penting pak gubernur kami rajin kamasajik dan pak Wagub kami nomor satu ngonten se Indonesia kategori pejabat, itu sebuah prestasi yang sangat kami banggakan sebagai orang Sumatera Barat. Masalah ekonomi, pengangguran dan kemiskinan nanti biar dibicarakan dalam ceramah-ceramah dan bahan ngonten berikut-berikutnya.”

Sarkasme ini menampar halus, bahkan mungkin lebih dalam dari sekadar kritik biasa. Perkataan yang sangat sadar dituliskan oleh Trisno itu bukan sekadar komentar spontan, tapi bisa saja kita anggap dari representasi yang bermuara pada kekecewaan ia barangkali atau sebagian masyarakat terhadap simbolisme dalam politik lokal.

Mari kita bedah dengan pendekatan ringan tapi ilmiah, supaya tidak hanya berhenti di tawa.

Dalam kacamata sosiologi politik, apa yang dilakukan Arisman adalah bentuk resistensi simbolik, pasti. Ia tidak menolak figur Mahyeldi atau Vasko secara personal, tapi mengkritik politik performatif yakni kecenderungan pejabat publik untuk menampilkan kesalehan dan keaktifan media sebagai simbol keberhasilan kepemimpinan.

Dalam literatur budaya, ini disebut politik representasi, di mana penampilan dan pencitraan menjadi substansi baru dari kekuasaan. Aduh, saya pribadi jadi teringat sebuah peristiwa: bahwa dahulu salah satu proses kampanye di Lima Puluh Kota ada yang memberikan jilbab ke ibu-ibu dan si pemberi berkata ”kalau Indak ibu pilih si anu, badoso lah,” ibu-ibu itu pun mengangguk saja dan menerimanya. Mungkin ada yang bertanya maksud saya apa? Tidak ada maksud kok, hanya ingat saja bahwa begitu kuatnya narasi agama sebagai alat kemenangan politik di negeri yang teramat Madani sejak dalam pikiran ini.

Balik ke topik, bahwa sampai hari ini Mahyeldi dikenal religius, dengan citra “Buya” yang melekat kuat. Sementara Vasko, sang wakil gubernur, punya persona dekat dengan anak muda dan ranah digital serta enerjik, dan sangat sadar kamera. Di tahap ini, Sumatra Barat memiliki kombinasi unik sebenarnya: seorang pemimpin spiritual dan seorang influencer pemerintahan. Secara teoretis, pasangan ini ideal untuk menjembatani politik lama dan politik baru. Namun, data BPS menunjukkan hal sebaliknya: pertumbuhan ekonomi stagnan, angka kemiskinan sulit ditekan, dan daya saing Sumbar kian tertinggal.

Komentar Trisno dengan sarkasnya menelanjangi paradoks itu. Ia menyinggung “rajin kamasajik” kalau saya coba menyelami pikiran kawan itu, dia sebenarnya bukan karena membenci religiusitas, tapi karena aktivitas keagamaan dijadikan komoditas politik moral, semacam performa rutin yang tidak otomatis berbanding lurus dengan kebijakan konkret.

Kalau kita tarik ke kajian komunikasi politik kontemporer, hal ini disebut dengan simbolic governance: kekuasaan yang dikelola melalui tanda, ritual, dan narasi kesalehan, bukan melalui hasil terukur.

Lalu datanglah “pak Wagub kami nomor satu ngonten se Indonesia kategori pejabat” Kalimat Trisno ini kalau dibaca jelas terdengar mengundang tawa, tapi menyimpan analisis serius. Aktivitas Vasko yang produktif di media sosial sejatinya bagian dari strategi mediatization of politics, yaitu kecenderungan politik untuk hidup dalam ruang digital, di mana citra dan engagement lebih penting daripada indikator kinerja. Tapi, seperti yang pernah diingatkan Pierre Bourdieu, modal simbolik tanpa modal ekonomi dan sosial hanyalah kapital yang menggantung di udara. Ia indah, tapi tidak memberi makan rakyat.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana Tuah Politik Minangkabau Modern mengalami pergeseran nilai, ini pandangan saya silahkan setuju silahkan pula tidak. Dulu, kepemimpinan dihormati karena “kato bijak dan tangan berisi,” kini cukup dengan “feed Instagram yang bersih dan caption religius.” oiya, saya lupa: dan beberapa anak muda influencer pendukung, dah cukup itu saja.

Dalam ruang digital yang serba cepat hari ini, kesalehan dan profesionalisme dijadikan konten; bahkan kemiskinan-kemiskinan struktural bisa kita jadikan di materi khotbah-khotbah selanjutnya.

Namun yang paling menggelitik adalah bagaimana masyarakat menanggapi ini. Kolom komentar di postingan itu tidak hanya berisi kritik, tapi juga pembelaan militan. Seperti dari akun Doni Bentrock yang mengatakan, ”Lihat saja 3 tahun ke depan, Sumatera Barat Sejahtera di bawah pimpinan beliau berdua. Contohnya sekarang, pejabat-pejabat Pusat silih berganti datang ke Sumbar. Gerindra Jaya, Sumbar Sejahtera!.”

Selanjutnya, dalam pandangan ilmuwan sosial seperti Max Weber, agama seharusnya melahirkan etika kerja, bukan sekadar ritualisme simbolik. Weber menyebutnya “Protestant Work Ethic”, tapi jika diterjemahkan ke konteks lokal, mestinya kita punya “Etika Kerja Minang” kesalehan yang melahirkan produktivitas, bukan sekadar slogan.

Dalam kasus Sumatera Barat hari ini, kesalehan tampak dominan di ruang publik, tapi belum berhasil menggerakkan mesin ekonomi daerah. Angka pertumbuhan 3,94 persen seakan jadi bukti empiris bahwa spiritualitas tanpa strategi ekonomi hanyalah kesalehan yang statis.

Arisman Trisno dengan kalimatnya yang jenaka sebenarnya mengungkapkan sebuah realitas sosial juga kepada kita: politik simbolik di Sumbar tengah mengalami saturasi. Masyarakat sudah mulai lelah dengan retorika moral, tapi belum menemukan bentuk baru dari politik rasional, tapi banyak juga kok yang suka dengan konten-konten tersebut.

Komentar-komentar itu bisa membuat kita tertawa ketika membacanya, tapi di balik tawa itu ada peringatan serius juga. Ketika pejabat publik terlalu sibuk tampil saleh dan viral, ruang rasional untuk membahas kemiskinan dan pengangguran menjadi sempit. Ketika “konten” menggantikan “konsep,” dan “ceramah” menggantikan “rencana pembangunan,” maka yang tersisa hanyalah citra. Tapi dengan catatan: bagi yang sadar.

Namun, barangkali ini memang cermin zaman. Politik hari ini di tanah tempat lahirnya anak Rangkayo Sinah bernama Ibrahim Dt. Tan Malaka itu bukan lagi soal gagasan, tapi soal branding eksistensial. Gubernur bukan hanya kepala daerah, tapi juga figur publik yang harus tampil saleh sejak dalam pikiran. Wagub bukan sekadar wakil rakyat, tapi juga seleb media sosial. Dan rakyat? Menjadi audiens yang menilai bukan dari hasil kerja, tapi juga mungkin dari frekuensi tayangan. Dengan catatan juga: bagi masyarakat yang sadar.

Mungkin Trisno sendiri tak bermaksud sefilosofis itu, dan tak juga pernah membayangkan komentarnya bakal di sukai banyak orang dan direspon oleh berbagai pengguna Facebook hari itu. Dan sepertinya, ia hanya menulis dengan spontan, menumpahkan kejengkelan di ruang maya. Tapi seperti banyak hal lain di dunia sarkas, kebenaran paling pahit sering kali bersembunyi di balik tawa paling keras. Dan dari tawa itu, kita bisa belajar bahwa Sumatra Barat butuh lebih dari sekadar rajin kamasajik dan produktif ngonten ia butuh kepemimpinan yang bekerja, bukan hanya tampil dan insight jutaan begitu juga likes yang ribuan. (*)

Penulis: Habibur Rahman (Alumnus Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi). Aktif sebagai pegiat media sosial dengan konten memori kolektif ketokohan Tan Malaka.

The post Antara Mimbar, Kamera, dan Statistik: Narasi Kepemimpinan Zaman Klik appeared first on Langgam.id.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengatakan bahwa kenaikan harga bahan pokok, terutama cabai, telah terjadi beberapa waktu belakangan ini. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap masyarakat.

“Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” ujar Mahyeldi dalam sambutannya saat membuka GPM dan Operasi Pasar Cabai Merah di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (18/3/2024).

“Tugas kita mengintervensi agar tidak terjadi kenaikan yang tinggi. Mudah-mudahan gerakan pangan murah dan operasi pasar ini bisa mengintervensi dan menstabilkan harga pasar,” sambungnya.

Mahyeldi mengapresiasi langkah Dinas Pangan yang bersinergi dengan Bank Indonesia Wilayah Sumbar, Bank Nagari, Bulog, dan lembaga lainnya dalam membantu meringankan beban masyarakat akibat harga yang melonjak tinggi.

Ia juga mengingatkan agar ke depannya disiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi harga pangan dan bahan pokok yang cenderung naik menjelang hari raya, seperti jagung dan telur.

Kepala Dinas Pangan Sumbar, Syaiful Bahri, melaporkan bahwa GPM dan operasi pasar digelar sesuai instruksi gubernur untuk menjawab tantangan lonjakan harga saat ini.

“Alhamdulillah kita dapat pasokan cabai berkualitas tinggi dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Terima kasih kepada semua pihak, Bank Indonesia, Bank Nagari, sehingga bisa lebih meminimalisir harga cabai sampai 43 ribuan,” ungkap Syaiful, dicuplik dari SumbarProv.go.id, Selasa (19/3/2024).

Total cabai yang disiapkan untuk operasi pasar mencapai 2 ton dan didistribusikan di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Pesisir Selatan, Agam, Sijunjung, Bukittinggi, dan Dharmasraya.

Berdasarkan pantauan, masyarakat sangat antusias meskipun harus antri untuk membeli cabai merah yang dijual dengan harga Rp43 ribu per kilogram. Setiap masyarakat dibatasi membeli maksimal 2 kilogram.

Safri, seorang warga asal Lubuk Sikaping, yang kebetulan sedang ada urusan ke Padang, menyempatkan mampir untuk membeli cabai atas pesanan istrinya. Ia mengaku senang dengan adanya pasar murah dan bisa membeli cabai dengan harga Rp43 ribu per kilogram.

“Kemarin istri saya beli di pasar di Lubuk Sikaping, 80 ribu sekilo. Alhamdulillah di sini 43 ribu sekilo. Saya beli dua kilo saja, ditambah bawang juga,” pungkas Safri. (*/Yh)

The post Pemprov Sumbar Gelar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Cabai Merah di 7 Kabupaten Kota appeared first on Langgam.id.

Berita Pasaman Barat – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pemutihan Pajak Kendaraan di Pasaman Barat Berlangsung Hingga Juni.

Langgam.id – Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan gratis denda pajak kendaraan bermotor berlangsung hingga 15 Juni 2022. Warga Kabupaten Pasaman Barat diimbau untuk membayar pajak dengan memanfaatkan program pemutihan pajak kedua ini.

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Simpang Empat Zawil Muzaki mengatakan, pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) kedua pada 2022 sudah dilakukan sejak 15 Maret lalu. Tujuannya agar bisa meningkatkan minat masyarakat membayar pajak.

Hal itu terungkap saat kunjungan mendadak Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy ke Samsat Pasaman Barat, Selasa (5/4/2022). Wagub ingin memastikan pelayanan publik di sana berjalan dengan lancar.

“Kami akan terus berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan semakin memudahkan dan membantu masyarakat,” kata Zawil Muzaki.

Pembebasan denda PKB diberikan kepada seluruh masyarakat yang melakukan proses pembayaran pajak tahunan kecuali untuk kendaraan bermotor baru.

Zawil Muzaki menyadari, meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan, dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala Bapenda Provinsi Sumbar Maswar Dedi mengatakan, UPT Samsat Pasaman Barat terus meningkatkan layanan dengan menyediakan mobil samsat keliling. “Ini sangat mempermudah masyarakat,” katanya.

Dedi optimistis pendapatan daerah akan meningkat. Pembebasan BBNKB dan gratis denda pajak saat ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat.

Baca juga: Pemrov Minta Samsat di Sumbar Genjot PAD di Sektor Pajak Kendaraan

Selainmendorong pendapatan daerah, penghapusan sanksi administratif bunga dan denda juga bertujuan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

—

Dapatkan update berita Pasaman Barat – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pemutihan Pajak Kendaraan di Pasaman Barat Berlangsung Hingga Juni appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Aliansi Mahasiswa di Unand Minta Pimpinan Perpanjang Waktu Pembayaran SPP.

Langgam.id – Sejumlah mahasiswa di Universitas Andalas (Unand) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) menggelar aksi solidaritas di jalan utama kampus di Limau Manis, Selasa (15/3/2022).

Mahasiswa menuntut pimpinan dapat memberi perpanjangan waktu pembayaran uang kuliah mahasiswa mandiri. Pasalnya, terdapat puluhan aduan mahasiswa terkait pendeknya tenggat waktu pembayaran uang kuliah yang ditetapkan Unand.

Koordinator aksi solidaritas Billy mengatakan, AMPU menerima aduan, ada enam mahasiswa yang tidak sanggup membayar uang kuliah sehingga memutuskan berhenti. “Ada 48 aduan mahasiswa jalur mandiri yang kami terima,” katanya.

Mereka yang mengadu, lanjutnya, merupakan mahasiswa jalur mandiri atau SMMPTN pada 2021. Mereka juga tidak berhasil menjadi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) lewat skema KIP kuliah.

Mahasiswa mengaku tenggat waktu pembayaran uang kuliah yang ditetapkan terlalu singkat. Untuk itu AMPU meminta kampus memperpanjang tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa mandiri hingga satu tahun.

Sesuai jadwal tenggat waktu pembayaran sudah berakhir tanggal 3 Maret lalu. Namun, banyak mahasiswa yang belum lunas pembayaran sehingga memiliki status yang tidak jelas.

“Uang kuliah kawan-kawan mandiri ini besar sekali. Kampus memang sudah memberikan skema empat kali cicilan, tapi itu tidak akomodatif karena waktunya singkat sekali,” kata Billy saat menggelar aksi.

Billy melanjutkan, AMPU juga sudah berupaya melakukan audiensi dengan pimpinan kampus. Namun, kampus dinilai belum memberikan solusi konkret bagi mahasiswa mandiri yang mendaftar KIP namun tidak lulus itu.

Koordinator AMPU Amidia mengatakan banyak mahasiswa yang belum membayar uang kuliah, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Padahal, kata dia, perkuliahan sudah berlangsung.

Ketua UKM Pengenalan Hukum dan Politik itu mengungkapkan kekecewaannya kepada pimpinan kampus yang tidak kunjung memberikan kejelasan. Mengingat uang kuliah jalur mandiri tinggi, pihak kampus diminta memberikan kebijakan yang lebih humanis.

“Kami menginginkan kawan-kawan kita di jalur mandiri tidak putus kuliah. Kami menginginkan tenggat waktunya sampai satu tahun, karena kondisi perekonomian orang tua mereka juga tidak stabil,” kata dia.

Amidia mengaku akan terus menggalang massa untuk bersolidaritas memperjuangkan kebijakan kampus yang lebih solutif. Pihaknya berencana menggelar aksi long march, agar kampus segera memberikan keringanan.

Baca juga: Kampus Dinilai Lamban, Mahasiswa Unand Dirikan Posko Pengaduan Kekerasan Seksual

Aksi solidaritas akan dilangsung secara rutin sampai ada solusi yang tepat dari kampus. “Tidak ada mahasiwa yang tidak bisa kuliah karena tidak punya uang,” katanya.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Aliansi Mahasiswa di Unand Minta Pimpinan Perpanjang Waktu Pembayaran SPP appeared first on Langgam.id.

Berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Lagi, Belasan Pelajar Bolos Diciduk Satpol PP Pesisir Selatan.

Langgam.id – Belasan pelajar yang kedapatan bolos saat jam sekolah diciduk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pesisir Selatan, Rabu (26/1/2022). Saat dirazia, mereka sempat kabur sehingga lolos dari pengejaraan.

Satgas Trantibum Satpol PP dan Damkar Pesisir Selatan menemukan sebelas pelajar berada di salah satu warung di luar lokasi sekolah. Aksi mereka telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Pasal 23 ayat (1) disebutkan, pelajar dilarang berada di tempat umum dan tempat lain di luar pekarangan sekolah selama jam belajar. Siswa dilarang berada di warung luar sekolah.

Pada ayat (2) ditegaskan, pelajar yang ada kegiatan pada jam belajar di luar sekolah, harus mendapat surat izin dari sekolah bersangkutan. Sementara, belasan pelajar yang dijaring kemarin, tidak mengantongi surat izin apapun.

“Sepuluh orang berhasil kabur. Tapi tas-tas mereka ketinggalan, kata Kabid Trantibum Satpol PP dan Damkar Pessel Dongki Agung Pribumi, Rabu malam (26/1/2022).

Petugas mengamankan tas pelajar yang kabur. Dari sana petugas berhasil mengetahui identitas mereka.

“Dari buku pelajaran. Jadi kita tahu nama dan asal sekolahnya,” kata Agung.

Setelah mengetahui identitas pelajar, petugas lalu melaporkan pada pihak sekolah. Pihak sekolah diminta untuk menyuruh anak didiknya datang ke Kantor Satpol PP menjalani pembinaan.

Petugas Satpol PP melakukan pembinaan dan memanggil orang tua serta pihak sekolah. Pelajar diperintahkan membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Baca juga: Kedapatan Merokok, 8 Siswa Diamankan Satpol PP Pesisir Selatan

Tindakan serupa juga diterima delapan pelajar sehari sebelumnya. Selain bolos, mereka juga kedapatan merokok oleh petugas.

—

Dapatkan update berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Lagi, Belasan Pelajar Bolos Diciduk Satpol PP Pesisir Selatan appeared first on Langgam.id.

Berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kedapatan Merokok, 8 Siswa Diamankan Satpol PP Pesisir Selatan.

Langgam.id – Kedapatan merokok, delapan siswa diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (25/1). Mirisnya, aksi tidak terpuji itu dilakukan saat jam sekolah masih berlangsung.

Kepala Bidang Trantibum Pol PP dan Damkar Pesisir Selatan Agung mengatakan, delapan pelajar diamankan di dua lokasi berbeda. Yakni, Jalan Lingkar Painan Salido dan di Jalan Setia Budi.

Tiga orang siswa mengaku berasal dari salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Bayang. Sedangkan lima lainnya, masih menempuh jenjang pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Painan.

“Mereka keluyuran di jam sekolah. Waktu kami datang, mereka sedang asyik merokok,” kata Agung dikutip Langgam.id dari situs resmi Pesisir Selatan.

Menurut Agung, tindakan delapan siswa itu telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Pasal 23 ayat (1) disebutkan, anak sekolah dilarang berada di tempat umum dan tempat lain di luar pekarangan sekolah selama jam belajar.

Di sana ditegaskan, siswa dilarang berada di warung luar sekolah, warnet, game/playstasion, biliard dan tempat lainnya. Termasuk, tegasnya, di lokasi objek wisata.

Pada ayat (2) disebutkan, siswa (anak sekolah) yang ada kegiatan pada jam belajar di luar sekolah, harus mendapat surat izin dari sekolah bersangkutan.

“Atas pelanggaran Perda tersebut, kami melakukan pembinaan dan memanggil orang tua atau keluarganya. Kami juga memanggil pihak sekolah bersangkutan untuk membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi lagi,” katanya.

Siswa diizinkan pulang setelah dilakukan pembinaan. Mereka juga membuat surat perjanjian dan diketahui orang tua.

“Tindakan ini bertujuan memberikan efek jera. Semoga tidak ada lagi yang mengulangi,” tuturnya.

—

Dapatkan update berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kedapatan Merokok, 8 Siswa Diamankan Satpol PP Pesisir Selatan appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: Dirjen Kebudayaan Indonesia Dukung Rehabilitasi Situs Budaya di Sumbar.

Langgam.id – Direktorat Jendral (Dirjen) Kebudayaan Indonesia memberikan dukungan terhadap rehabilitasi situs budaya di Sumatera Barat (Sumbar). Sedikitnya, ada tiga situs yang menjadi prioritas pemerintah.

Tiga situs itu, yakni makam Tuanku Imam Bonjol, Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS), dan Museum PDRI di Lima Puluh Kota. Selain situs budaya, penyelenggaraan program prioritas kebudayaan nasional di Sumbar juga dalam perhatian pusat.

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, guna merealisasikan percepatan pembagunan, seluruh stakeholders berkaitan harus cepat berembuk.

“Situs budaya yang dikembangkan Sumbar cukup urgent untuk segera ditindaklajuti. Semua pihak harus berembuk,” kata Dirjen Kebudayaan seperti dilansir sumbarprov.go.id dikutip Langgam.id, Rabu (26/01).

Hilmar mencontohkan pada makam Imam Bonjol yang berada di Minahasa. Katanya, harus segera berkomunikasi dengan Pemprov, Dinas Kebudayaan dan Dinas Sosial setempat.

Sementara khusus untuk Warisan Tambang Batubara Ombilin di Sawahlunto (OCMHS), pengelolaan situs warisan budaya dunia itu harus dilakukan badan pengelola khusus. Badan khusus terdiri dari pemerintah, pengusaha dan komunitas.

Hilmar mengaku pihaknya saat ini sedang menyegerakan pembentukan badan pengelolan itu. “Pembentukan badan pengelola untuk world heritage di Sawahlunto kita lakukan pada tahun ini,” katanya.

Dukungan Dirjen Kebudayaan disampaikan Hilmar saat melakukan audiensi bersama Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin, Kepala BPSDM Jefrinal Arifin, serta Kadisbud Sumbar Syaifullah di Jakarta.

Baca juga: Kota Tua Padang Bersolek, Nuansa Eropa Kian Terasa

Wagub Sumbar Audy Joinaldy saat audiensi mengatakan, selain badan pengelola OCMHS, Pemrov sedang mengupayakan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto. Pemrov, sebutnya, sedang berkoordinasi dengan PT. KAI. [Lisa Septri]

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Dirjen Kebudayaan Indonesia Dukung Rehabilitasi Situs Budaya di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: PGMNI Sumbar Terbentuk, Gubernur: Segera Susun Program Kerja.

Langgam.id – Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Sumbar terbentuk. Gubernur Mahyeldi meminta segera menyusun program kerja yang disinergikan dengan program Pemrov Sumbar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kami harap program kerja yang disusun bermuara pada pengintegrasian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sisi spiritualisme,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, Pemrov Sumbar saat ini tengah berupaya mengintegrasikan dan mengembangkan antara iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek). Artinya, ada perpaduan pelajaran umum dengan nilai-nilai moral keagamaan dan budaya.

“Tentu bapak ibu di madrasah lebih bisa memperkaya sisi spiritualnya. Guru-guru tidak hanya menguasai ilmu terapan dan teknologi tapi juga memiliki dasar spiritual yang kuat,” kata Mahyeldi dikutip Langgam.id dari keterangan tertulis, Rabu (26/01).

Ketua PGMNI Provinsi Sumbar Amrizon menjelaskan, PGMNI memiliki tiga tugas pokok yaitu meningkatkan kompetensi guru madrasah, memberikan pelayanan kependidikan madrasah, serta meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.

PGMNI terdiri dari guru-guru Raudatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliya (MA), dan RA di seluruh Sumbar. Dari 34 provinsi di Indonesia, sudah terbentuk 24 perkumpulan guru madrasah tingkat provinsi. Sumbar provinsi ke 23 yang dibentuk.

Baca juga: Soal Seleksi Akademik PPG Madrasah 2022 Mulai Disusun

Perkumpulan guru madrasah di Sumbar saat ini sedang mengembangkan madrasah digital dan madrasah reform. Tujuannya, kata Amrizon ditulis sumbarprov.go.id, untuk mendukung visi pemerintah mensukseskan Sumbar Madani.

“Kami berharap kesediaan Gubernur untuk melantik kepengurusan PGMNI Sumbar yang dijadwalkan akan diadakan pada akhir Februari mendatang,” tuturnya saat silaturahmi dengan Gubernur Mahyeldi, Selasa (25/1/2022). [Lisa Septri]

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Perkumpulan Guru Madrasah Terbentuk, Ini Harapan Gubernur Sumbar appeared first on Langgam.id.