“Kita sudah mengukur mutu BBM dengan cara mengambil sampel dari beberapa SPBU dan itu masih berjalan terus. Fungsi kita memang melakukan pengawasan mutu,” ujar Direktur Jenderal Minyak Bumi, Tatuka Ariadji dikutip dari situs resmi milik Kementerian ESDM, Kamis (20/10/2022).

Menurut Tatuka, sampel BBM khususnya jenis Pertalite yang diambil dari beberapa SPBU selanjutnya diuji oleh LEMIGAS.

Pengujian, kata Tatuka, dilakukan secara teknis terkait standar dan mutu dari Pertalite sesuai Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Migas No: 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Bensin RON 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

“Kita uji di LEMIGAS dan ada 19 parameter uji. Jadi, parameternya banyak dan ternyata dari sampel yang diambil di beberapa SPBU, termasuk sampel dari SPBU yang dikeluhkan masyarakat, ternyata semuanya on spec. Tidak ada yang off spec,” jelasnya.

Bahkan, kata Tatuka, pemerintah juga terus melakukan pengujian mutu BBM dari SPBU-SPBU lainnya. Hasil uji itu nantinya akan kembali disampaikan kepada masyarakat.

“Masyarakat yang memberikan masukan itu kita dengarkan dan kita cek informasinya, kita validasi. Fungsi kita sebagai pengawasan tetap kita jalankan. Nanti, akan kita sampaikan lagi apa hasil dari sampel yang diambil dari SPBU-SPBU itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala LEMIGAS Direktorat Jenderal Migas, Ariana Soemanto juga membeberkan hasil pengujian dari pengujian Pertalite di beberapa SPBU.

Baca juga: Stok Pertalite Sejumlah SPBU di Padang Cepat Habis dari Biasanya

“Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Dirjen Migas, bahwa untuk tahap awal, pengujian Pertalite ke beberapa SPBU telah dilakukan. Salah satu parameter uji-nya yaitu angka oktan (RON), hasil pengujiannya tidak ada yang RON-nya dibawah 90, semuanya di atas RON 90 yaitu kisaran 90,1 sampai dengan 90,7. Pengujian ini terus dilakukan secara lebih luas lagi ke berbagai SPBU lainnya, jadi lebih masif lagi,” ujar Ariana.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kementerian ESDM Uji Mutu Pertalite: Tak Ada yang di Bawah RON 90 appeared first on Langgam.id.

Penolakan itu disampaikan melalui baliho, unjuk rasa hingga di dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

Di sidang paripurna, ketua Fraksi PKS DPRD Sumbar, Nurfirman Wansyah mengatakan, bahwa pihaknya secara tegas menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

Menurut Nurfirman, harga BBM naik, maka rakyat akan semakin sulit, apalagi di saat perekonomian belum pulih akibat Pandemi Covid-19.

“Setelah kami mempelajari dan melihat respons masyarakat, kami Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatra Barat dengan ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah,” ujar Nurfirman, Jumat (9/9/2022).

Alasan penolakan, kata Nurfirman, di antaranya mengakibatkan menurunkan daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat belum pulih pasca dihantam badai Covid 19.

Lalu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM menyebabkan laju inflasi semakin parah, dan efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas.

“Gelombang penolakan kenaikan BBM bersubsidi ada di mana-mana, di seluruh wilayah NKRI, baik secara langsung disampaikan kepada PKS atau secara umum melalui aksi jalanan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga disampaikan melalui unjuk rasa di depan Masjid Raya Sumbar, Sabtu (10/9/2022).

Unjuk rasa itu digelar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Kota Padang dengan mengerahkan sekitar 300 massa yang merupakan kader PKS.

Kemudian, DPW PKS Sumbar juga menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dengan memasang baliho di salah satu ruas jalan utama di Kota Padang.

Baca juga: Kendalikan Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM, Padang Gelar Pasar Murah

Dalam baliho itu dituliskan “PKS Sumbar menolak kenaikan harga BBM subsidi, jangan bikin rakyat tambah sengsara,” tertulis di baliho tersebut.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tolak Pemerintah Naikkan Harga BBM, PKS Sumbar Pasang Baliho hingga Turun ke Jalan appeared first on Langgam.id.

Paur Humas Polres Dharmasraya, Ipda Marmawi mengatakan, kedua warga yang diamankan karena diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi itu merupakan warga Jorong Taman Sari, Kenagarian Sungai Duo dan warga Ganting, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Dharmasraya.

“Tim Gabungan menangkap dua tersangka terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsi,” ujar Marmawi melalui keterangan resminya, Sabtu (10/9/2022).

Kedua terduga pelaku, kata Marmawi, masing-masing berinsial K (52) dan DF (40). Dan mereka memiliki peran yang berbeda. “K sebagai pemilik dan DF tukang lansir,” ungkapnya.

Awalnya, kata Marmawi, anggota Polsek Sitiung 1 Koto Agung menangkap terduga pelaku berinisial K di Jorong Taman Sari, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

“Dia ditangkap karena diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis Solar. K menimbun Solar di pekarangan rumahnya tanpa legalitas,” jelasnya.

Pengakuan dari K, lanjut Marmawi, Solar itu didapat dari DF. “Modus mereka dengan cara Membeli minyak yang disubsidi oleh pemerintah, kemudian dipergunakan untuk kebutuhan industri serta diperjualbelikan,” paparnya.

Marmawi menegaskan, bahwa pihaknya akan terus menindak tegas setiap penyimpangan dan penyalahgunaan BBM subsidi.

“Ini komitmen dari bapak Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah bahwa akan menindak tegas setiap penyimpangan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” katanyanya.

Lalu, untuk kedua terduga pelaku yang ditangkap, mereka disangkakan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman enam tahun penjara.

Berikut barang bukti yang diamakan polisi dari tangan kedua terduga pelaku:

• 11 galon ukuran 35 liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 31 liter
• 4 galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong
• 1 drum warna merah putih berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 186 liter
• 1 tedmon warna putih berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 930 liter
• 1 unit Kendaraan  roda empat Jenis bak terbuka tanpa dilengkapi surat kendaraan.

Diberitakan sebelumnya, dua terduga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi juga dibekuk jajaran Polres Dharmasraya, mereka masing-masing berinisial FR (52) dan ZF (46).

Baca juga: Selain di Pessel, Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Juga Dibekuk di Dharmasraya

Saat itu, polisi mengamankan Barang Bukti (BB) berupa 16 buah galon ukuran 35 liter beisikan BBM jenis solar, dan 14 buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong dari tangan pelaku. Selain itu, juga mengamankan 2 buah ember plastik, 1 buah corong minyak ukuran sedang, 1 buah alat pompa manual dan 1 unit mobil pick up.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Lagi, Warga Dharmasraya Dibekuk Polisi Diduga Akibat Penyalahgunaan BBM Subsidi appeared first on Langgam.id.

Direktur MV Mentawai Fast, Felix Iskandar mengatakan, kenaikan harga tiket ini telah disesuaikan dan mempertimbangkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Kami pertimbangkan ekonomi masyarakat Mentawai sehingga dinaikkan 12 persen,” kata Felix kepada langgam.id, Selasa (6/9/2022).

Felix menyebutkan, kapal cepat Mentawai Fast mengunakan bahan bakar solar. Dalam sekali jalan, pihaknya bisa menghabiskan hingga lima ton solar.

“Kalau ke Sipora pemakaian mencapai 4,8 ton, ke Sikakap bisa lebih mencapai 5 ton,” jelasnya.

Untuk saat ini, kata dia, terdapat dua unit kapal yang beroperasi. Pasca kasus covid-19 sudah melandai di Sumbar, jadwal keberangkatan kapal ke Kepulauan Mentawai telah kembali normal.

“Jadwal sudah kembali seperti semula, jalan tujuh hari. Empat rute ke Tuapejat, Sipora Utara, tiga rute ke Sikabaluan, Siberut Utara dan satu rute ke Pagai Selatan,” ujarnya.

The post Dampak Kenaikan Harga BBM, Tiket Mentawai Fast Jadi Rp280 Ribu appeared first on Langgam.id.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto Taryono mengatakan, sejak awal 2022, pihaknya menerima tiga laporan dugaan penyalahgunaan BBM.

“Total, sudah empat tersangka yang diamankan,” kata Novianto Taryono saat merilis penangkapan 3.552 liter bio solar di wilayah hukumnya.

Penangkapan sekitar 3.552 liter bio solar oleh jajaran Polres Pesisir Selatan berlangsung di tengah hiruk pikuk jelang kenaikan harga BBM. Tepatnya, Rabu (31/8/2022) sekitar pukul 20.30 WIB di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

BBM jenis bio solar yang diamankan diduga akan ditimbun jelang kenaikan harga. Polisi mengamankan tersangka berinisial I dan satu unit mobil pick up.

Pihak Polres Pesisir Selatan menyebut, BBM didapatkan tersangka I melalui pembelian di SPBU Lagan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Pengumpulan dilakukan tersangka selama tiga hari, yakni 29, 30 dan 31 Agustus.

BBM subsidi pemerintah itu hendak dibawa tersangka kepada pemilik berinisial A, selaku orang yang mendanai serta memerintahkan tersangka untuk membeli. Saat ini, tersangka dan barang bukti sudah diamankan jajaran Polres Pesisir Selatan.

Kapolres Pesisir Selatan mengingatkan, masyarakat agar menghentikan tindakan penyalahgunaan BBM subsidi jika tidak ingin berurusan dengan hukum. BBM subsidi, lanjutnya, diperuntukkan subsidi BBM bagi masyarakat kecil.

Baca Juga: Penimbunan BBM di Pessel, 3.552 Liter Bio Solar Diamankan

Pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP.

—–

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Hingga Agustus, 4 Tersangka Penyimpangan BBM di Pessel Ditangkap appeared first on Langgam.id.

Lalu, untuk mewanti-wanti agar penyaluran BLT BBM tetap sasaran, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga menjelaskan skema penyaluran BLT tersebut.

Menurut Risma, pihaknya telah menyediakan situs yang dinamai usul sanggah. “Jadi, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu,” ujar Risma usai Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM yang disubsidi selama ini, Sabtu (3/9/2022).

Risma mengeklaim, jika ada ketidaksesuaian, maka data antara pemerintah darrah dan pendamping Kemensos akan dicek lagi di lapangan.

“Kami punya pendamping 70 ribu di seluruh Indonesia. Itu yang harus kita klarifikasi, kadang, karena katanya tidak terima, ternyata setelah kita cek, dia sudah menerima lengkap PKH dan BLT,” ungkapnya.

Jika dalam keadaan mendesak, lanjut Risma, pihaknya juga memiliki command center yang melayani 24 jam. “Itu bisa ditelepon ke nomor 021 171, gratis dan 24 jam melayani,” jelas Risma.

Kemudian, untuk mengatasi warga tidak mampu mengakses, sperti sakit atau tempatnya di pegunungan, itu akan disiapkan secara khusus untuk penyaluran BLT tersebut.

Saat ini, sebut Risma, dari rencana 20,65 juta penerima, sudah siap salur di PT Pos sebanyak 18.480.756 juta penerima. “Sisanya dalam proses cleansing (pembersihan) data penerima,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Diberitakan sebelumnya, anggaran subsidi untuk BBM akan dialihakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu dan 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Naikkan Harga BBM

BLT untuk keluarga kurang mampu, akan diberikan Rp150 ribu per bulan selama empat bulan, dimulai September 2022. Lalu, untuk pekerja, diberitakan Rp600 ribu per bulan.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Penjelasan Mensos Soal Skema Penyaluran BLT yang Diambil dari Subsidi BBM appeared first on Langgam.id.

Pengumuman dikutip dari pernyataan Jokowi yang disiarkan langusung di YouTube Sekretariat Presiden hari ini, Sabtu (3/9/2022).

“Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya, sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus,” ujar Jokowi.

Sekali lagi, kata Jokowi, lebih dari 70 persen subsidi dinimkati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik-pemilik mobil pribadi.

Mestinya, lanjut Jokowi, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi, akan megalami penyesuaian,” ungkapnya.

Sebagian subsidi BBM, sebut Jokowi, akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.

“Penerima akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan. Mulai diberikan bulan September selama empat bulan,” jelasnya.

Baca juga: Jokowi Ubah Ketentuan Harga Jual Eceran BBM, Begini Perhitungan Terbarunya

Lalu, dikatakan Jokowi, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 9,6 trilun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta, mereka akan mendapatkan bantuan dalan bentuk subsidi upah Rp600 ribu per bulan.

Berikut harga sejumlah jenis BBM terbaru setelah mengalami kenaikan:

• Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter
• Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter
• Pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Jokowi Resmi Umumkan Kenaikan Harga Pertalite, Berlaku Pukul 14.30 WIB Hari Ini appeared first on Langgam.id.