Langgam.id - Toko Ladang menjadi salah satu mitra Sistem informasi pengadaan di sekolah (SIPLah) yang dilahirkan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) RI. Program e-commerce ini akan menjadi pintu pengadaan barang dan jasa di sekolah.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman PBJ oleh satuan pendidikan, satuan pendidikan wajib melakukan belanja melalui SIPLah untuk seluruh sumber dana.
"Toko ladang ini salah satu mitra SIPLah. Nantinya, seluruh pengadaan barang dan jasa dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA harus melalui program SIPLah," kata Kepala Toko Ladang Sumatra Barat (Sumbar), Ari Prima, Kamis (13/8/2020).
Menghadirkan Toko Ladang di Sumbar, kata Ari, pihaknya bekerjasama dengan perusahaan lokal Sumbar yakni, Surya Edutama. Pemilihan tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah pusat yang meminta menggerakkan semua UMKM di daerah.
Selama ini, kata tokoh pemuda Muhammadiyah Sumbar itu, market place Toko Ladang berpusat di Jakarta dan Surabaya. Jika langsung berbelanja ke Toko Ladang, otomatis putaran uangnya ke luar dari Sumbar.
"Makanya kami berkolaborasi dengan perusahaan lokal, agar perputaran uang terus berjalan di daerah itu sendiri," katanya.
Ari berharap, sinergitas Toko Ladang dengan perusahaan lokal dapat menggairahkan UMKM di Sumbar. Apalagi, program ini menyediakan semua jasa yang berkaitan dengan sekolah. Seperti buku, alat tulis kantor (ATK) dan sebagainya.
"Semoga harapan dan keinginan kami sesuai yang diharapkan. Toko Ladang hadir untuk itu," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Surya Edutama Yunando Dhuhelmon mengatakan, Toko Ladang merupakan salah satu dari 6 market place Kemendikbud. Dia berinisiatif bekerjasama dengan Toko Ladang untuk menggerakkan UMKM di Sumbar.
Menurut Yunando, setiap tahun, kementerian mengucurkan anggaran sekitar 50 trilun yang disebar ke berbagai daerah. "Nah, kita ingin serapan dana DAK pusat itu berputarnya di daerah juga, tidak lagi dibawa ke Jakarta. Makanya kita mau bekerjasama dengan Toko Ladang," katanya.
Pihaknya telah melaunching program betagline "berladang modal jempol". Maksudnya, setiap orang di Sumbar bisa membuka UMKM hanya dengan modal mengisi persyarakat melalui daring. Syarat utamanya adalah e-KTP dan NPWP.
Tahap pertama, lanjut Yunando, pihaknya membuka kesempatan bagi 20 orang yang berminat membuka UMKM di berbagai kabupaten dan kota. Pendaftar pertamanya nantinnya akan diberikan tablet untuk menunjang mereka "berladang" online.
"Tujuan utamanya menggerakan ekonomi dengan mencetak UMKM baru. Mereka yang mendaftar nanti akan diberikan barang dengan nilai maksimal Rp100 juta," tuturnya.
Tidak hanya itu, UMKM baru tersebut akan langsung digitalisasi. Sehingga produk UMKM di daerah bisa dijual ke seluruh Indonesia.
Jika masing-masing kabupaten dan kota diberi limit Rp100 juta, total pembiayaan UMKM yang akan dikucurkan menjadi mencapai Rp3,8 miliar untuk masing-masing kabupaten dan kota. (ICA)
