Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Lembaga survei politik Polstra melakukan survei opini ahli satu tahun kerja pemerintahan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
Langgam.id – Lembaga survei politik Polstra melakukan survei opini ahli satu tahun kerja pemerintahan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy memimpin Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Sebanyak enam aspek dinilai selama satu tahun berjalannya pemerintahan.
Direktur Eksekutif Polstra Yolvadri Riki Putra mengatakan, survei dilakukan kepada 100 responden yang dipilih dengan syarat tertentu.
Responden merupakan ahli yang terdiri dari akademisi, peneliti, tokoh partai politik, ormas atau LSM, aktivis mahasiswa, profesional, budayawan, pengusaha, dan praktisi pemerintahan.
“Lewat survei pemanggku kebijkan dapat sebuah kebijakan atau kondisi real sehingga tahu kedepannya harus melakukan apa, sehingga Sumbar kedepan lebih baik,” katanya saat presentasi hasil survei lewat zoom meting, Minggu (27/2/2022) malam.
Dia menjelaskan, enam aspek kinerja yang diukur yaitu infrastruktur, kepemimpinan, regulasi, layanan dasar, pengelolaan anggaran, dan sumber daya aparatur. Enam aspek ini menjadi variabel untuk indikator pertanyaan kepada responden.
Dari hasil survei terangnya, diketahui secara umum dari total enam aspek yang diukur, pemerintahan Mahyeldi-Audy dinilai baik oleh responden ahli. Rinciannya 53,9 persen menilai baik dan yang menilai tidak baik 44,79 persen.
“Mayoritas opini ahli menilai tidak baik berkaitan dengan perbaikan ekonomi masa pandemi covid-19 dan penanganan covid-19 itu sendiri,” ujarnya.
Fakta ini menurut Yolvadri sejalan dengan temuan survei yang menyatakan Mahyeldi-Audy dinilai tidak baik dalam manajemen krisis dan manajemen konflik pada aspek kepemimpinan. Sebanyak 50 persen menilai tidak baik dan 35,11 persen menilai baik.
Kemudian Mahyeldi-Audy juga dinilai tidak baik dalam penyediaan lapangan kerja yang merupakan salah satu variabel dari aspek layanan dasar. Sebanyak 63,70 persen menilai tidak baik dan 23,40 persen menilai baik.
“Kesimpulannya kebanyakan responden menilai baik pemerintahan Mahyeldi-Audy. Namun ada yang menilai tidak baik pada perbaikan ekonomi dan penanganan covid-1, dan dalam hal ketersedian lapangan kerja,” katanya.
Menanggapi hasil survei itu, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPW PKS Sumbar Boy Hadi Kurniawan mengatakan, selama satu tahun berjalan sudah banyak pencapaian yang diperoleh Mahyeldi-Audy.
Menurutnya, kepemimpinan tetap berjalan baik meski hadir di tengah krisis covid-19.
Namun tentang penilaian tidak baik dalam mengelola krisis, dia menilai ada perbedaan persepsi dan realita. Faktanya menurut data yang ada perekonomian di Sumbar terus meningkat sejak kepemimpinan Mahyeldi-Audy.
“Kita lihat kinerja realnya positif, namun persepsi tidak. Kita maklumi responden punya pandangan masing-masing. Tetapi kita punya realita, malah ada capaian yang melebihi target,” katanya.
Dia mencontohkan tentang ketersediaan lapangan kerja. Pada statistik tahun 2020 disebutkan pengangguran Sumbar 6,88 persen.
Kemudian ditargetkan turun 6,7 persen di tahun 2021, namun realisasinya malah 6,5 persen sehingga melebih target yang ditentukan.
Selain itu soal ekonomi dia menyatakan, tidak sepenuhnya wewenang pemerintah provinsi namun tidak lepas dari intervensi pemerintah pusat.
Contohnya kebijakan PPKM dan pembatasan sehingga menyulitkan ekonomi masyarakat. Sehingga mempengaruhi persepsi responden terhadap perekonomian.
Terkait penilaian tidak baik terhadap manajemen krisis dan pengelolaan konflik, ia menyatakan tidak benar. Menurutnya Mahyeldi adalah tipe pemimpin pekerja yang tidak banyak bicara.
Baca juga: 1 Tahun Mahyeldi-Audy: Ekspor Hasil Pertanian Sumbar Naik 40 Persen
Contohnya saat ramai kasus surat sumbangan bertandatangan gubernur, Mahyeldi lebih memilih fokus bekerja dan pada akhirnya terbukti bahwa surat itu tidak masalah.
—
