Langgam.id - Sebuah surat berbentuk radiogram dikirimkan Panglima Besar Jenderal Soedirman ke Sumatra Barat (Sumbar). Yang dituju adalah Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Sjafruddin Prawiranegara, yang saat itu sedang bermarkas di Bidar Alam, Solok Selatan, Sumbar.
"Kira-kira setengah bulan sebelum "Persetujuan Roem-Royen" itu dicapai, yaitu sewaktu adanya kesibukan diplomasi yang dilancarkan PBB dengan pihak R.I. dan Belanda, pada tanggal 19 April (1949), Panglima Besar Jenderal Soedirman mengirim surat kepada PDRI," tulis Yahya A Muhaimin dalam Buku 'Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966' (1973).
Peristiwa itu terjadi tepat 70 tahun yang lalu dari hari ini, Jumat (19/4/2019). Saat itu, Jenderal Soedirman mempertanyakan rencana perundingan baru antara Republik Indonesia dengan Belanda.
Jenderal Soedirman, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) saat itu adalah bagian dari kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sejak 22 Desember 1948, memang terus berkoordinasi dengan Sjafruddin sebagai Ketua PDRI, pemerintah yang sah saat itu.
Panglima Soedirman dan para perwira yang membantunya seperti Kolonel AH Nasution dan Kolonel TB Simatupang setelah Agresi Militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948, mengkoordinasikan perjuangan dan gerilya di Pulau Jawa. Sementara, Sjafruddin Prawiranegara dan kabinet intinya di Sumatra Barat mengkoordinasikan perjuangan di Pulau Sumatra serta diplomasi internasional.
Sejarawan Mestika Zed dalam Buku 'Somewhere in The Jungle, Pemerintah Darurat Republik Indonesia' (1997) menyebutkan, koordinasi antar para pimpinan PDRI di Pulau Jawa dan pimpinan militer di Pulau Jawa sudah terjadi sejak 29 Januari 1949, dimulai oleh Kolonel Simatupang, Nasution, menteri-menteri yang tidak ditawan Belanda serta Jenderal Soedirman sendiri.
"Sejak itu, informasi mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di Jawa terus menerus dilaporkan kepada PDRI di Sumatra melalui pemancar radio dan telegram," tulis Mestika.
Komunikasi dan koordinasi terus dijalankan, baik dalam mengambil kebijakan militer, politik dan diplomasi. Makanya, ketika mendengar para pemimpin yang ditawan di Bangka mengadakan pembicaraan awal dengan PBB dan Belanda untuk menggelar perundingan, Soedirman pun bereaksi.
Menurut Mestika, perang gerilya yang diterapkan para pejuang di Pulau Jawa dan Sumatra sangat mengganggu Belanda. Mereka sampai pada kesimpulan, tak mungkin lagi menduduki Indonesia dengan jalan kekerasan. Ditambah desakan internasional, membuat Belanda pun mau berunding.
"Dari tempat pengungsian yang jauh di pedalaman Jawa, segera dapat menangkap gelagat Belanda yang mencurigakan itu. Dengan nada getir dan bimbang terhadap prakarsa perundingan baru lewat UNCI yang akan diadakan di Jakarta pada Mei 1949. Soedirman tidak dapat lagi menyembunyikan kekecewaannya, lagu mengirimkan kawat kepada Ketua PDRI di Sumatra," tulis Mestika.
Dalam surat itu, Jenderal Soedirman meminta PDRI menolak dengan tegas rencana perundingan itu. "Bila berita tersebut benar, maka pemerintah pula wajib bersikap yang tegas, ialah menolak hal tersebut," katanya, sebagaimana dikutip Jendral Nasution dalam Bukunya 'Sekitar perang kemerdekaan Indonesia' (1977),
Jenderal Soedirman mengecam rencana pengosongan Yogyakarta yang diusulkan Belanda. "Andaikata Belanda tetap pada usul pendiriannya yang mengenai pengosongan Yogya, maka kitapun wajib tetap teguh pada pendirian kita sendiri yang mana kesemuanya itu berarti perundingan yang akan datang harus dibatalkan," ujar Panglima.
Dalam menentukan sikap, lanjut Soedirman, pemerintah pusat hendaknya meninjau keadaan gerakan dalam negeri dan pergolakan luar negeri. Pemerintah pusat, maksudnya, adalah Sukarno dan para pemimpin yang ditawan di Bangka.
"Perlu saya kemukakan bahwa menurut tinjauan saya. Kedudukan kita pada dewasa ini tambah kuat, baik di lapangan militer maupun di lapangan politik."
Pertahanan republik, menurut Soedirman, makin hari makin bertambah kuat dan teratur. Begitu pula semangat perjuangan rakyat dan tentara Republik. "Makin bertambah naik dan berkobar-kobar, lebih-lebih setelah pasukan-pasukan belanda pada akhir-akhir ini ini terpaksa versplinterd, terbagi atas pasukan-pasukan kecil," tuturnya.
Faktorfaktor tersebut, menurut Jenderal Soedirman, hendaknya jangan dilupakan dalam menentukan sikap status kedudukan negara.
"Riwayat masa lampau yang menyebabkan penderitaan pahit seperti yang kita alami semenjak bencana bersama 19-12-1948 (Agresi Militer II Belanda) seharusnya jangan terulang kembali."
Panglima Besar Soedirman juga menyindir status tawanan para pemimpin di Bangka. "Minta keterangan, apakah orang-orang yang dalam tawanan atau pengawasan Belanda berhak merundingkan, lebih-lebih memutuskan sesuatu hal yang berhubungan dengan politik, untuk menentukan status negara kita. Sedang telah ada PDRI yang telah diresmikan sendiri oleh Tim Presiden ke seluruh dunia pada tanggal 19-12-1948," tulisnya.
Surat Panglima Besar Soedirman ini memperkuat penolakan terhadap kabinet PDRI terhadap rencana perjanjian Roem-Roijen. Soedirman sendiri sudah sejak 1946 menolak perundingan demi perundingan yang digelar pemerintah dengan Belanda. Ia bahkan sempat berpidato pada acara Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka yang mengkritik keras perundingan tersebut.
Hubungan Soedirman dengan Sukarno dan kabinet Hatta makin runcing, saat Agresi Militer II. Ketika itu, kabinet membiarkan diri mereka ditawan Belanda. Tidak ikut dengan Sudirman yang bergerilya bersama Jenderal Sudirman dan tentara.
Makanya, saat tahu ada PDRI yang bergerilya di tengah rakyat, Panglima Soedirman langsung menyatakan dukungannya.
Setelah penolakan tegas yang sangat jelas dari militer itu, PDRI membuat rapat besar di Silantai, Sumpur Kudus, Sijunjung. Pokok pembahasan adalah perundingan Roem-Roijen yang diadakan tanpa melibatkan PDRI. Hanya empat hari setelah menerima kawat dari Panglima Besar Soedirman, Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan Bidar Alam, menuju Silantai.
Perundingan Roem-Roijen yang kemudian menjadi langkah awal untuk Konferensi Meja Bundar, beberapa bulan selanjutnya menjadi kendala yang mengganjal hubungan PDRI dengan para tokoh yang ditawan di Bangka di bawah pimpinan Sukarno-Hatta. (HM)
