Sumbar Perlu Politik, Peta, dan Hukum Ekonomi, Khairul Jasmi: Tanpa Itu, Hanya Omong Kosong

Langgam.id – Jurnalis senior Khairul Jasmi menilai bahwa Sumatera Barat (Sumbar) tidak bergerak maju karena pemerintah tidak meng-upgrade cara berpikir dan kurangnya komoditas unggulan yang dapat dijual. Pernyataan tersebut disampaikan dalam talkshow Obrol Politik (Opok) untuk memperingati enam tahun Langgam.id pada Selasa (14/01/2025) malam.

Talkshow yang mengusung tema “Gerak Cepat, Sumbar Maju?” itu menghadirkan diskusi mendalam tentang tantangan dan potensi yang dimiliki Sumbar untuk berkembang lebih cepat.

Khairul Jasmi mengungkapkan bahwa tiga pondasi utama yang membuat Sumbar kuat di masa lalu adalah emas, tekstil, dan kopi. “Dua per tiga uang Sumbar berasal dari emas, namun sayangnya emas tersebut dijual keluar. Selain itu, tekstil dan kopi juga menjadi sektor penting yang sudah ada sejak masa Perang Padri,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tokoh-tokoh besar asal Sumbar seperti Sutan Syahrir, Bung Hatta, dan Rasuna Said juga tidak lepas dari latar belakang keluarga mereka yang merupakan pedagang emas, kain, dan kopi. Namun, menurutnya, hal ini tidak lagi terlihat di masa sekarang.

Khairul mengidentifikasi beberapa penyebab stagnasi ekonomi Sumbar. Pertama, dampak perang Belasting, gempa bumi 2006, dan peristiwa PRRI yang menyebabkan ekonomi Sumbar ambruk. “Berdasarkan data dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, pertumbuhan ekonomi Sumbar sejak Orde Baru hingga sekarang tidak pernah melewati angka 6 persen,” jelasnya.

Penyebab kedua adalah kurangnya komoditas yang bisa dijual. “Lihat saja, kopi, nasi ampera, lada, dan gambir tidak lagi disentuh oleh pemerintah. Ini menunjukkan kurangnya keseriusan dalam mengelola potensi daerah,” ujarnya.

Khairul juga memaparkan hasil risetnya selama dua tahun terkait potensi emas di Sumbar. Riset tersebut mencakup penelitian langsung ke tambang-tambang dan riset pustaka di Belanda. “Berdasarkan riset, Sumbar adalah daerah paling kaya emas di Indonesia, dan saya bisa membuktikannya,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan tambang emas liar dengan pemberian izin yang tepat. “Jika tambang liar diberi izin, maka akan menjadi sumber pendapatan bagi rakyat melalui plasma, dengan satu perusahaan sebagai inti. Kita bisa kembali menjadi daerah kaya raya,” katanya.

Khairul menyoroti perlunya pendekatan sistemik untuk membangun Sumbar. “Bagaimana bisa menghasilkan doktor dan profesor jika orang tua tidak memiliki uang?” tanyanya. Menurutnya, untuk menggerakkan Sumbar, diperlukan politik ekonomi, peta ekonomi, dan hukum ekonomi. “Tanpa itu, semua hanya omong kosong,” tutupnya.

Talkshow ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya strategi ekonomi yang terintegrasi untuk mendorong kemajuan Sumatera Barat. (Iqbal/Yh)

Tag:

Baca Juga

Wali Kota Padang, Fadly Amran mengungkapkan bahwa lebih dari 20 ribu warga sudah memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan Gratis.
Pemko Padang Tawarkan Beasiswa di Politeknik Kirana, Lulusan Berpeluang Kerja di Lion Group
Dalam 5 Tahun, PNM Salurkan Pembiayaan Rp12,6 Triliun untuk 384 Ribu Pelaku Usaha di Sumbar
Dalam 5 Tahun, PNM Salurkan Pembiayaan Rp12,6 Triliun untuk 384 Ribu Pelaku Usaha di Sumbar
Perkuat UMKM dari Akar, PNM Fasilitasi 400 Pelaku Usaha Ultra Mikro Urus Legalitas Usaha
Perkuat UMKM dari Akar, PNM Fasilitasi 400 Pelaku Usaha Ultra Mikro Urus Legalitas Usaha
Gema Hijrah Minangkabau, Wako Fadly Ajak Masyarakat Teladani Semangat Hijrah Rasulullah
Gema Hijrah Minangkabau, Wako Fadly Ajak Masyarakat Teladani Semangat Hijrah Rasulullah
ilustrasi longsor
Longsor di Bungus Barat, Jalur Padang–Painan Putus Total
Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatra Barat (Sumbar) berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022 mencapai 251.591,14 hektare (Ha).
Potensi Pajak Air Permukaan di Dharmasraya Capai Rp9,3 Miliar