Status Kependudukan Warga di Batas Sumbar-Jambi Banyak yang Belum Jelas

Status Kependudukan Warga di Batas Sumbar-Jambi Banyak yang Belum Jelas

Peta enam kabupaten dan satu kota yang dekat dengan perbatasan Sumbar-Jambi. (Peta: openstreetmap.org)

Langgam.id - Status kependudukan warga perbatasan Sumatra Barat dan Jambi di enam kabupaten dan satu kota banyak yang belum jelas. Pemerintah kedua provinsi menyelesaikan masalah itu melalui forum bersama.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kependudukan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumbar Novrial, sebagaimana dilansir Humas Pemprov Sumbar, Kamis (2/5/2019).

"Beberapa masalah yang menjadi dasar pembentukan forum adalah tingginya lalu lintas penduduk antara Kabupaten Dharmasraya Sumbar dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Jambi," katanya.

Begitu juga antara Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan Sumbar dengan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jambi.

"Banyak penduduk di enam kabupaten dan satu kota tersebut yang belum jelas status kependudukannya," tutur Novrial.

Di samping itu, menurutnya, juga masih banyak perantau masing-masing daerah, walaupun sudah berdomisili tetap, tapi belum mau mengubah dokumen kependudukan.

Ia mengatakan, forum bersama ini untuk menyamakan sistem operasional dan prosedur status dan kepemilikan dokumen kependudukan. Juga untuk perlakuan penduduk pindah datang, peningkatan perekaman dan pemilikan KTP-elektronik. Serta, dukungan tata pemerintahan terutama substansi administrasi kawasan perbatasan daerah.

Menurut Novrial, Pemprov Sumbar bersama dan Dinas Sosial dan Dukcapil Prov. Jambi sepakat membentuk forum bersama Dukcapil, setelah sebelumnya juga disepakati dengan Riau.

Setelah kesepakatan awal dalam pertemuan 29 dan 30 April 2019 di Jambi, kerja sama itu akan ditandatangan di Sumbar pada Juni mendatang. (*/SS)

Baca Juga

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa faktor keluarga dan kepedulian masyarakat berperan sangat penting untuk mengatasi berbagai
Gubernur: Keluarga dan Kepedulian Masyarakat Berperan Atasi Masalah Sosial Kependudukan
Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Negeri Padang (PSDKU UNP) rencananya akan dibuka di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
UNP Bakal Buka Prodi PGSD di Mentawai, Gubernur: Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Pemprov Sumbar mengundang perwakilan dari lima kementerian untuk rapat bersama guna membahas sejumlah permasalahan Mentawai
Rumuskan Strategi Percepatan Pembangunan, Pemprov Undang 5 Kementerian ke Mentawai
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menghadiri perayaan HUT ke-21 SMAN 14 Padang yang berlokasi di Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan
HUT ke-21 SMAN 14 Padang, Gubernur: Ini Jadi Ajang Refleksi Untuk Peningkatan Prestasi
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, akan segera menetapkan Tim Verifikasi Tanah terkait Proyek KPBU Fly Over Sitinjau Lauik
Proyek KPBU Fly Over Sitinjau Lauik, Gubernur Akan Segera Tetapkan Tim Verifikasi Tanah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah membuka iven drama musikal, meresmikan KoTehe Edotel di SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping
Gubernur Sumbar Buka Iven Budaya dan Resmikan KoTehe Edotel SMKN 1 Lubuk Sikaping