Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan sejumlah langkah intervensi strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pascabencana serta menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan permintaan tambahan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional guna memastikan kecukupan cadangan pangan daerah untuk tiga bulan ke depan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, intervensi tersebut menjadi bagian dari langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi potensi tekanan inflasi yang meningkat akibat bencana dan lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
“Sejumlah langkah intervensi telah kita siapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sumbar. Termasuk mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan ke Bapanas. Selanjutnya kami mohon dukungan dari semua pihak,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026). Forum tersebut mengusung tema Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026.
Mahyeldi mengungkapkan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup signifikan. Dampak paling besar terjadi pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap produksi, distribusi, serta ketersediaan pangan di daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Sumatera Barat sepanjang 2025 menunjukkan tren peningkatan, terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tekanan inflasi ini berpotensi semakin besar seiring terganggunya pasokan pangan akibat bencana dan meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Jika tidak dimitigasi segera, kondisi tersebut tentu akan semakin memperparah tekanan inflasi bagi Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya. Menurut Mahyeldi, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pengendalian harga dalam jangka pendek serta penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia. Sementara untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh faktor bencana maupun fluktuasi permintaan,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, komoditas utama penyumbang inflasi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024–2025 adalah cabai merah, bawang merah, dan beras. Karena itu, komoditas tersebut perlu menjadi fokus utama pengendalian inflasi oleh TPID ke depan.
Dalam menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Selain mengajukan permintaan suplai cadangan pangan ke Bapanas, pemerintah daerah juga akan melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi pangan.
Langkah lainnya meliputi penguatan kerja sama antar daerah, pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan laju inflasi sekaligus memastikan ketersediaan pangan di Sumatera Barat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
High Level Meeting TPID 2026 ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
