Langgam.id — Puluhan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK UNAND) menyampaikan keresahan atas arah kebijakan sistem kesehatan nasional yang dianggap menyimpang dari semangat kolaboratif dan prinsip ilmiah.
Mereka menyampaikan pernyataan sikap dalam orasi di Aula M Syaaf, FK UNAND Kampus Jati, Selasa (20/5/2025). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak guru besar kedokteran dari berbagai universitas ternama di Indonesia.
Perwakilan Guru Besar FK UNAND, Prof. Wirsma Arif Harahap yang didampingi oleh Prof. Masrul dan Prof. Hardisman, menekankan bahwa kebijakan kesehatan saat ini justru mengancam kualitas pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan.
"Kebijakan-kebijakan ini menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter dan pendidik. Alih-alih memperkuat sistem, kebijakan tersebut justru berpotensi menurunkan mutu layanan dan pendidikan," ungkap Wirsma.
Orasi dan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Prof. Yusrawati dan disaksikan oleh 18 guru besar lainnya serta Ketua IDI Sumatera Barat, Dr. Roni Eka Sahputra itu, menyatakan dukungan terhadap visi besar pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan bermutu sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, realisasinya dinilai bertolak belakang dengan kebijakan terkini yang diambil secara terburu-buru dan minim dialog.
Para guru besar dengan tegas menolak intervensi birokratis terhadap institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan, serta pengambilalihan Kolegium Dokter Spesialis yang selama puluhan tahun telah berjasa dalam pengembangan profesi medis.
Mereka menyerukan agar kebijakan kesehatan kembali berpijak pada bukti ilmiah, etika, dan kolaborasi lintas sektor yang sehat.
"Kami mendesak Presiden RI, DPR, dan seluruh pemimpin bangsa untuk memprioritaskan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan tidak boleh sekadar mengejar target jangka pendek atau kepentingan non-medis," lanjut pernyataan tersebut.
Para guru besar juga menuntut dihentikannya kebijakan kesehatan yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi bermakna dari para pakar dan praktisi kedokteran. Mereka menegaskan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dokter agar tetap berada di bawah tanggung jawab institusi akademik dan kolegium yang independen.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional para guru besar FK dari berbagai universitas ternama di seluruh Indonesia, termasuk UI, UGM, Unair, USU, UNS, Unpad, Unhas, Undip, dan lainnya.
Mereka bersatu menyampaikan tuntutan moral demi masa depan pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan Indonesia.
Dengan semangat menjaga mutu, integritas, dan etika profesi, para guru besar berharap tercipta kembali suasana saling percaya antara pemerintah, institusi pendidikan, dan tenaga kesehatan, demi terwujudnya sistem kesehatan nasional yang adil dan bermutu. (*/f)
