Soal Sumbar Lockdown, IDI Nilai Tak Berdampak Turunkan Penyebaran Virus Corona

Soal Sumbar Lockdown, IDI Nilai Tak Berdampak Turunkan Penyebaran Virus Corona

Ilustrasi - antisipasi virus corona. (Gambar: Mohammed Hassan/pixabay.com)

Langgam.id – Sumatra Barat (Sumbar) lockdown sempat menjadi trending di media sosial Twitter setelah lima orang warga di wilayah itu, dinyatakan positif Covid-19. Para netizen beramai-ramai meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk segera menerapkan lockdown.

Namun menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumbar dr. Pom Harry Satria, penerapan lockdown lokal tidak akan berdampak terhadap penurunan penyebaran virus.

“Lockdown kebijakan pusat, artinya berada kewenangan penuh pemerintah pusat. Artinya apabila kita berfikir lockdown lokal itu tidak akan berdampak kepada penuran penyebaran virus (corona) ini,” ujar Harry dihubungi langgam.id, Kamis (26/3/2020).

Harry mengungkapkan apabila penerapan lockdown dilakukan malah akan berdampak besar terhadap ekonomi dan sosial. Keputusan lockdown tersebut merupakan pilihan terakhir, setelah berbagai upaya dilakukan gagal.

“Tindakan lockdown itu pilihan terakhir, setelah kita ambil langkah mulai physical distancing serta menjaga perbatasan gagal kita lakukan,” katanya.

IDI wilayah Sumbar meminta pemerintah provinsi serta kepala daerah untuk fokus menjaga perbatasan. Pertemuan dengan para bupati/wali kota di Sumbar untuk membahas ini pun juga telah dilakukan.

“Perbatasan menjadi prioritas, untuk memutus rantai penularan (Covid-19). Permasalahan yang paling mendasar adalah jalur darat, kalau udara bandara sudah terjaga dengan ketat. Nah jalur darat ini masih sulit dijaga, akses sangat banyak. Tidak ada pilihan, jalur darat harus bisa menjawab seperti penjagaan jalur udara,” tuturnya. (Irwanda/SS)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI