Langgam.id - Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade sebut PLN perlu mengkaji lagi masukan dari masyarakat. Hal itu ia ungkapkan pasca penolakan saat sosialisasi PT PLN Indonesia Power untuk pembangunan PLTS Danau Singkarak oleh masyarakat Malalo Tigo Jurai, Rabu (15/1/2025).
Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade mengatakan mayoritas masyarakat terdampak di Tanah Datar sudah menolak kehadiran PLTS terapung Singkarak. Penolakan tersebut perlu menjadi masukan bagi PLN untuk dilakukan kajian.
"Kajian yang perlu dilakukan PLN antara lain, melakukan komunikasi dengan masyarakat atau PLN memindahkan rencana investasinya," sebut Andre.
Andre menegaskan kepada masyarakat bahwa di zaman sekarang, tidak ada pemaksaan investasi harus dilaksanakan dan mengedepankan dialog terbuka.
Andre juga menuturkan bahwa kehadiran semua pihak membuka dialog tersebut untuk menepis persepsi dari luar Sumbar, seolah masyakarat provinsi tersebut selalu anti terhadap investasi.
"Masukan yang ada harus dikaji kembali, PLN tentu tidak akan memaksakan. PLN juga harus memastikan investasi ini berjalan lancar, aman, damai, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya," bebernya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menolak dimintai keterangan terkait penolakan masyarakat. Kendati demikian, ia menyebut PLN dan Acwa tidak bisa membangun PLTS terapung di Danau Singkarak jika tidak mendapatkan izin dari masyarakat setempat.
"PLN dan Acwa tidak bisa membangun PLTS terapung Singkarak tanpa persetujuan masyarakat," bebernya.
Selain itu, ia juga memaparkan terkait aspek keamanan dan upaya memitigasi dampak negatif dari pembangunan PLTS terapung tersebut.
Di akhir kegiatan, Ketua Laskar Merah Putih Sumbar sekaligus sebagai tokoh masyarakat Singkarak, Nasrul menyerahkan dokumen penolakan pembangunan PLTS terapung kepada Wakil Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dan Kepala Dinas ESDM Sumbar, Heri Martinus.
Nasrul juga menyampaikan bahwa dia dan LMP akan tetap mendukung perjuangan masyarakat Danau Singkarak.
"Saya tetap menyuarakan dukungan terkait penolakan PLTS terapung ini. Pemerintah dan pihak swasta atau investor harus mencarikan alternatif selain danau Singkarak untuk di bangun PLTS," tuturnya. (Iqbal/yki)
