Soal Pembatalan UN, Pemprov Sumbar Ikuti Tindak Lanjut Pemerintah Pusat

Soal Pembatalan UN, Pemprov Sumbar Ikuti Tindak Lanjut Pemerintah Pusat

Ilustrasi ujian (Foto: pixabay.com)

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, sudah mendengar informasi tentang pembatalan ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas SMA 2020. Keputusan itu sebelumnya disepakati dalam rapat lewat  video conference Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR pada Senin (24/3/2020).

Kesepakatan itu diambil juga karena penyebaran virus corona (covid-19). Sehingga tidak mungkin melaksanakan UN di bawah ancaman wabah. Namun, menurut gubernur, belum ada pembahasan lebih lanjut atas keputusan itu.

“Iya nanti akan kita bahas, kita akan ikut instruksi pusat,” katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (24/3/2020).

Dia mengatakan saat ini presiden masih rapat soal corona. Setelah itu juga akan ada rapat membahas UN dan pengarahan kepada pemerintah daerah.

“Sekarang Presiden sedang rapat dengan dinas terkait, nanti kita akan mendengarkan pengumumannya,” ujarnya.

Sebelumnya Pemprov, juga sudah meliburkan seluruh siswa sekolah sampai tanggal 31 Maret 2020. Kebijakan itu untuk mengurangi keramaian mencegah penyebaran virus corona. (Rahmadi/SS)

Baca Juga

Update Bencana Sumbar: Korban Meninggal 228 Orang, Hilang 98, dan Luka 112 Orang
Update Bencana Sumbar: Korban Meninggal 228 Orang, Hilang 98, dan Luka 112 Orang
Wilmar Serahkan 6 Ton Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Korban Bencana di Sumbar
Wilmar Serahkan 6 Ton Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Korban Bencana di Sumbar
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima bantuan dari Tim Solidaritas Palestina Bersama Rakyat Indonesia untuk korban banjir di Sumatra.
Gubernur Terima Bantuan dari Warga Palestina untuk Korban Bencana Sumbar
Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumbar? Ini Batas Waktu dan Syarat Lengkapnya