Soal Larangan Paskibrakan Berhijab, Andre Rosiade Minta BPIP Klarifikasi

Kabar duka datang dari jemaah haji Sumatra Barat (Sumbar). Dimana satu orang jemaah haji Sumbar dari Kloter XII meninggal dunia.

Andre Rosiade menyampaikan duka cita atas meninggalnya salah seorang jemaah haji asal Sumbar. [foto: Ist]

Langgam.id- Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) mengklarifikasi polemik isu larangan berhijab bagi anggota Paskibraka tahun ini.

Andre Rosiade mengatakan telah menghubungi Menpora Dito Ariotedjo terkait informasi yang sudah meresahkan ini. Dari informasi yang diterimanya, Andre menyebut kewenangan Kemenpora terhadap Paskibraka sudah pindah ke BPIP per 2022.

"Tadi sudah mengonfirmasi kepada Menpora ternyata tahun 2022 kewenangan Kemenpora soal mengurus Paskibraka itu tidak lagi di Kemenpora, sudah diminta pindah ke BPIP. Jadi terus terang Kemenpora maupun Pak Jokowi nggak tahu-menahu soal jilbab ini," kata Andre Rosiade kepada wartawan, Rabu (14/8/2024)

Ketua DPD Gerindra Sumbar itu bahkan sudah melihat Surat Keputusan (SK) BPIP soal standar pakaian Paskibraka. Dia menyayangkan tak ada petunjuk soal pakaian Paskibraka berhijab di SK yang diteken Kepala BPIP Yudian Wahyudi itu.

Andre mengkritik keras jika memang Paskibraka putri dilarang berhijab. Menurutnya, hal ini melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan 2.

"Ini memang kalau itu terjadi pelarangan itu ada upaya diskriminatif gitu loh. Iya dong. Masa orang melaksanakan ajaran agamanya dilarang sama negara? Padahal Pasal 29 UUD 1945 menjamin kita soal bebas melaksanakan keyakinan, itu kan dilindungi undang-undang dan ini sudah puluhan tahun. Masa gara-gara pindah ke BPIP tiba-tiba larangan muncul," ujar Andre.

Andre mengatakan kabar larangan berhijab bagi Paskibraka ini berdampak negatif terhadap pemerintah. Dia meminta BPIP keluar memberikan penjelasan. “Ya akhirnya memberikan dampak negatif seakan-akan pemerintah, presiden maupun Kemenpora terlibat. Padahal presiden dan Kemenpora tidak tahu menahu dengan kebijakan ini. Saya minta harus ada klarifikasi dari BPIP soal ini," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Dito menegaskan kewenangan terkait Paskibraka saat ini sudah di tangan BPIP. Dito menunggu klarifikasi BPIP mengenai kabar Paskibraka putri dilarang berhijab. Dilihat dari foto pengukuhan yang diunggah di akun Instagram Presiden Jokowi, memang tidak terlihat ada yang mengenakan jilbab. Termasuk anggota perempuan yang berasal dari Aceh yang notabene diwajibkan mengenakan jilbab. Hal tersebut pun menjadi sorotan.

"Sejak 2022 Paskibraka full ditarik ke BPIP, Kemenpora sama sekali tidak ada kewenangan. Terkait isu tersebut saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya," ujar Dito. (*)

Baca Juga

PT Pertamina (Persero) akan membangun gedung serba guna sebagai pendukung kegiatan akademik dan non akademik untuk Unand
Pertamina Bakal Bangun Gedung Serba Guna untuk Unand, Andre Rosiade: Tim Sudah Survei
Pelatih kepala Semen Padang FC, Hendri Susilo, dikabarkan dicopot dari jabatannya menyusul kekalahan tim atas Malut United dengan skor 2-1
Andre Rosiade: Hendri Susilo Out, Semen Padang Segera Tunjuk Pelatih Baru
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade mendampingi calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu (JFP)-Candra
Andre Rosiade: JFP-Candra Paslon Kepala Daerah Pilihan Prabowo untuk Kabupaten Solok
Anggota DPR RI Andre Rosiade memfasilitasi audiensi antara Rektor Universitas Andalas (Unand) Efa Yonnedi dengan Menteri BUMN
Andre Rosiade Fasilitasi Pertemuan Rektor Unand dengan Menteri BUMN
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mengantarkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Ramadhani Kirana-Suryadi
Dinilai Cocok Memimpin Kota Solok, Andre Rosiade: Ramadhani-Suryadi Insya Allah Menang
Pendaftaran pasangan calon (paslon) Riyanda Putra-Jeffry Hibatullah sebagai Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota  Sawahlunto periode
Riyanda-Jeffry Cawako-Cawawako Pilihan Prabowo, Andre Rosiade: Membuat Sawahlunto Maju