Soal Direksi Bank Nagari, Kepala OJK Sumbar: Tunggu Saja Keputusan dari Pusat

Lowongan Kerja Bank Nagari

Kantor pusat Bank Nagari (Foto: Ist)

Langgam.id - Polemik soal pemilihan direksi Bank Nagari hingga saat ini terus bergulir, bahkan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) berbeda pandangan terkait soal aturan dalam pemilihan direksi tersebut.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyebutkan, pemilihan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian juga berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris, dan anggota direksi BUMD.

Sementara, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, pemilihan direksi Bank Nagari itu berpedoman pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2016.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Sumbar mengklaim juga sudah menyurati Gubernur Sumbar tentang aturan pemilihan direksi Bank Nagari tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan. Ia pun berencana akan melayangkan surat kedua.

Menanggapi polemik itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Misran Pasaribu mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari OJK Pusat tentang pemilihan direksi Bank Nagari.

"Sekarang masih dalam proses di pusat, kita tunggu saja keputusannya ya," ujarnya kepada Langgam.id, Selasa (18/2/2020).

Untuk sementara, kata Misran, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) telah memutuskan untuk mengangkat Syafrizal sebagai Direktur Operasional Bank Nagari periode 2020-2024, sekaligus sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama, menggantikan Dedy Ihsan yang sudah habis masa jabatannya sejak 16 Februari lalu.

"Jadi, itu sudah ada keputusan dalam RUPS LB kemarin, mengangkat Plt," jelasnya.

Terkait pernyataan dari DPRD Sumbar, untuk menentukan direksi lewat PP 54 Tahun 2017, menurut Misran hal itu juga dibahas di kantor pusat. Semuanya akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

"Saya juga belum tahu bagaimana hasilnya, tidak bisa juga saya mengira-ngira, mudah-mudahan secepatnya, kita tunggu saja hasilnya," kata Misran. (Rahmadi/ZE)

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Danrem dan Gubernur Sumbar Lepas 400 Personel Yonif 133/Yudha Sakti Amankan Perbatasan
Danrem dan Gubernur Sumbar Lepas 400 Personel Yonif 133/Yudha Sakti Amankan Perbatasan
Pertengahan Maret 2023, Bank Nagari Sudah Salurkan KUR Rp267 Miliar
Pertengahan Maret 2023, Bank Nagari Sudah Salurkan KUR Rp267 Miliar
Ketua DPRD Sumbar: Masih Banyak Kepala Daerah yang Belum Paham Tupoksi PMI
Ketua DPRD Sumbar: Masih Banyak Kepala Daerah yang Belum Paham Tupoksi PMI
Cagar Budaya Masjid Raya Ganting Butuh Perbaikan, Anggota DPRD Sumbar Minta Perhatian Pemda
Cagar Budaya Masjid Raya Ganting Butuh Perbaikan, Anggota DPRD Sumbar Minta Perhatian Pemda
Undian Simpeda BPD se Indonesia di Padang, Bank Nagari Promosikan Wisata dan Kuliner Minang
Undian Simpeda BPD se Indonesia di Padang, Bank Nagari Promosikan Wisata dan Kuliner Minang
Ketua DPRD Sumbar: Guru Harus Melek Teknologi Digital
Ketua DPRD Sumbar: Guru Harus Melek Teknologi Digital