Siasat Pemprov Sumbar Percepat Vaksinasi

vaksin Covid-19

Ilustrasi vaksin Covid-19. [pixabay.com]

Langgam.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) terus menggenjot angka vaksinasi. Salah satunya dengan siasat mewajibkan pengunjung mal dan swalayan menunjukkan bukti telah divaksin covid-19.

Aturan soal itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumbar:400/98/Dag/IX-2021 tentang Pemberlakuan Wajib Vaksin pada Mall/Swalayan/Minimarket di Sumatra Barat.

Dalam surat itu  disebutkan bahwa setiap pengunjung yang masuk, pedagang dan pegawai mall, pusat perbelanjaan, swalayan, supermarket wajib menunjukan bukti vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar Arry Yuswandi mengatakan surat edaran itu diterbitkan dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di Sumbar. Sampai saat ini vaksinasi di Sumbar untuk tahap I mencapai 23 persen dan  tahap II sebanyak 9 persen.

"Jadi dengan kebijakan ini pada intinya supaya masyarakat kita meningkat kesadarannya agar segera melakukan vaksinasi Covid-19, sehingga meningkat capaian vaksinasi," katanya Rabu (6/10/2021).

Soal penerapan di lapangan teknisnya diserahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah masing-masing kabupaten kota. Kebijakan ini tentu juga bakal membantu peningkatan capaian vaksinasi Covid-19 kabupaten kota.

Menurutnya kalau tidak diterapkan aturan seperti itu, akan membuat orang mudah saja tidak vaksin. Apalagi orang dari luar bakal menganggap mudah saja kemana-mana di Sumbar karena tidak perlu vaksin.

"Kalau daerah lain masuk restoran saja itu ditanyain vaksin kayak di Papua ada yang begitu, ada juga yang sudah vaksin satu kali dapat diskon belanja di restoran," katanya.

Dia mengatakan terkait apakah ada sanksi bagi mall dan swalayan yang tidak menerapkan itu, hal itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Sebab kebijakan itu adalah edaran bukan intruksi.

Selain itu, menurutnya mall dan swalayan yang ingin mengadakan vaksinasi Covid-19 bagi karyawan dan pengunjung di tempatnya juga bisa dilakukan. Pihak pemilik tinggal menghubungi dinas kesehatan masing-masing daerah di tempatnya.

"Kita berharap dengan vaksinasi ini menjadi ikhtiar mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19, diharapkan masyarakat mendukung," pungkasnya.

Baca Juga

Eks Kabag Ops Polres Solsel Dadang Iskandar saat sidang vonis di Pengadilan Negeri Padang, Rabu 17 September 2025.
Kasus Polisi Tembak Polisi, Eks Kabag Ops Polres Solsel Ajukan Banding Atas Vonis Seumur Hidup 
Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai rapat koordinasi terkait pangan di Pemprov Sumatra Barat, Selasa 16 September 2025.
Menteri Pertanian Gusar Lihat Bupati Tak Hadir Rakor di Padang
Para remaja yang diduga hendak tawuran di Kota Padang diamankan polisi beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. Polresta Padang)
Cegah Tawuran, Pemko Padang Siapkan Aturan Jam Malam
Satreskrim Polresta Padang menangkap lima orang dalam kasus tawuran yang menyebabkan salah seorang pelajar meninggal dunia
Tawuran Maut di Padang, Polisi Tangkap Lima Orang, Empat di Antaranya Putus Sekolah
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tandikek-Singgalang di Nagari Pandai Sikek, Tanah Datar, menuai penolakan
Rencana Pembangunan PLTP di Pandai Sikek Tuai Penolakan
Tangkapan layar Wakil Bupati Padang Pariaman di Nagari Kapalo Hilalang
Warga Usir Wakil Bupati Padang Pariaman di Kapalo Hilalang: Konflik Lahan yang Tak Kunjung Usai