Langgam.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan terjadi peningkatan jumlah anak putus sekolah selama pandemi covid-19. Beberapa alasan yang menyebabkan anak putus sekolah di antaranya karena menikah, bekerja, menunggak iuran SPP, kecanduan game online dan meninggal dunia.
Salah seorang anggota KPAI Retno Listyarti menyebut, selama setahun pandemi covid-19, harusnya pemrintah daerah sudah bisa memetakan permasalahan pendidikan di wilayahnya selama pandemi covid-19. Sehingga tidak ada peserta didik yang putus sekolah.
“Namun nyatanya KPAI menemukan angka putus sekolah justru meningkat selama pandemi covid-19, terumata yang berasal dari keluarga menengah ke bawah," kata Retno dalam keterangannya Sabtu (6/3/2021).
Retno menjelaskan, selama Januari hingga Februari 2021 saja sudah 33 anak putus sekolah karena menikah. Sedangakan 2 siswa di Cimahi, Jawa Barat dan Jakarta ditemukan putus sekolah karena harus bekerja.
"Mereka bekerja karena harus membantu orang tuanya yang terdampak ekonomi selama pandemi covid-19," ujar Retno.
Masalah ekonomi, kata Retno, juga menyebabkan beberapa siswa didik menunggak iuran SPP hingga akhirnya terpaksa putus sekolah. Hampir 90 persen kasus berasal dari sekolah swasta dan 75 persen kasus berada dari jenjang SMA/SMK.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka Digelar di 17 Kabupaten Kota, Ini Temuan KPAI
Selain itu, penerapan pembelajaran jarak jauh juga membuat siswa kecanduan game online. "KPAI menemukan 2 siswa di Cimahi, Jawa Barat berhenti sekolah karena kecanduan game online. Satu di antaranya terpaksa cuti 1 tahun untuk proses pemulihan secara psikologi," imbuhnya.
Maka dari itu, kata Retno, KPAI menawarkan sejumlah rekomendari kepada pemerintah agar dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah selama pandemi covid-19. Pertama, pemerintah pusat dan pemda harus melakukan pemetaan siswa yang putus sekolah beserta alasannya.
Nantinya hasil pemetaan dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Kedua, pemerintah harus membantu kelompok keluarga kelas bawah untuk menghindari anak putus sekolah akibat terhimpit ekonomi.
Ketiga, orang tua harus menentukan aturan penggunaan gadget terhadap anak-anaknya agar menghindari anak putus sekolah akibat kecanduan game online. Terakhir, dinas pendidikan daerah harus memberikan pembinaan dan sanksi tegas terhadap sekolah yang memberhentikan siswa akibat menunggak membayar iuran SPP.(*/Ela)
