Langgam.id - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat segera menyelesaikan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumbar terhitung hingga semester satu, yang sesuai data jauh di bawah target.
Siaran pers Humas Pemprov Sumbar yang diterima langgam.id, Kamis, (8/8/2019) Irwan menegaskan, agar semua OPD segera menyelesaikan semua permasalahan dan target serapan fisik dan keuangan hingga September berakhir.
Hal ini disampaikannya pada rapat evaluasi pembangunan semester satu tahun anggaran 2019, di Auditorium Gubernur, Rabu (7/8/2019).
Ia mengatakan deviasi terlalu jauh dari target realisasi fisik sebesar 70,73 persen dan hanya tercapai 46,11 persen. Realisasi keuangan dengan target 66,92 persen hanya tercapai 40, 73 persen. Menurutnya jika deviasinya dibawah 10 persen hal tersebut masih bisa dimaklumi.
"Tetapi kalau lebih dari itu tidak bisa diterima lagi. Harus segera perbaiki. Ini pasti ada yang salah," katanya.
Ia mengatakan, OPD yang capaiannya masih jauh dari target diminta untuk segera menggenjot realisasi di instansinya agar target akhir tahun di atas 95 persen bisa tercapai.
"OPD yang rendah-rendah ini saya beri waktu hingga September. Jika realisasi masih tidak membaik, akan diberikan sanksi agar ini tidak jadi kebiasaan setiap tahun," ucapnya.
Ia mengatakan tidak ada alasan untuk merealisasikan anggaran. Hal tersebut merupakan tugas kepala OPD untuk segera mengatasi masalah, maksimal deviasi pada September hanya 10 persen.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan pembangunan sehingga berjalan dengan baik. Sehingga, ada perbaikan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh OPD.
"Insya Allah tidak ada masalah. Evaluasi seperti ini biasa dilakukan, karena terkait realiasi ini dari pengalaman tahun sebelumnya diakhir tahun semua target akan terpenuhi oleh OPD, bahkan semua diatas 95 persen," katanya.
Kepala Biro Rantau dan Pembangunan Sumbar Luhur Budianda dalam laporannya menyebutkan total anggaran pembangunan provinsi pada 2019 mencapai Rp7,1 triliun. Masing-masing, belanja tidak langsung Rp 4,3 triliun dan belanja langsung Rp 2,7 triliun.
Menurutnya, hasil evaluasi semester pertama tahun ini, serapan fisik dan keuangan OPD yang paling baik hingga semester satu adalah Inspekstorat Daerah. Sementara, yang belum mencapai target adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. (*/Rdi)
