LanggamInfo — Wali Kota Padang Fadly Amran berbagi pengalaman Kota Padang dalam menghadapi berbagai bencana pada Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I, di Hotel Santika Padang, Rabu (30/9/2026).
Di hadapan delegasi dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi, Fadly memaparkan pengalaman Kota Padang menghadapi bencana hidrometeorologi hingga upaya pemerintah daerah dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.
Fadly mengatakan, Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi. Kondisi geografis dan posisi Padang yang berada di kawasan Ring of Fire membuat kota ini berpotensi menghadapi berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi hingga tsunami.
“Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah,” ujar Fadly.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan. Penanganan bencana, kata dia, tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus dipersiapkan secara berkelanjutan.
Fadly menyebut Pemerintah Kota Padang juga terus melakukan pemulihan terhadap dampak bencana yang terjadi pada 2025. Dalam proses tersebut, Kota Padang mendapat dukungan pemerintah pusat sekitar Rp4 triliun yang digunakan untuk pembangunan dan pemulihan sejumlah infrastruktur terdampak, termasuk bendungan.
Selain pemulihan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Kami juga melakukan pembelian tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta dengan alokasi Huntap sebanyak 533 unit,” katanya.
Fadly menekankan, kesiapsiagaan juga harus dibangun hingga tingkat masyarakat paling bawah. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk merespons bencana sejak dini.
“Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana. Karena itu, kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan jejaring kebencanaan di daerah perlu terus diperkuat.
Seminar Kebencanaan Apeksi tersebut juga menghadirkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Fauzi Bahar, yang merupakan Wali Kota Padang periode 2004-2014, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Barat sebagai narasumber.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antarpemerintah kota dalam membantu daerah yang terdampak bencana. Penandatanganan dilakukan oleh kepala pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi.
Seminar ini diikuti delegasi 24 kota anggota Komwil I Apeksi, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta camat dan lurah se-Kota Padang. (ADV)
