Langgam.id -- Pemerintah Kota Padang Panjang satu dari 21 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia yang dinilai telah melakukan enam upaya konkret dalam pengendalian inflasi.
Menurut data yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (21/11/2022), dari 21 pemda tersebut hanya enam di Sumatra dan hanya satu pemda di Sumtera Barat yang menurutnya telah melakukan enam upaya konkret dalam pengendalian inflasi.
“Untuk Pulau Sumtera yang telah melakukan enam upaya konkret dalam pengendalian inflasi yaitu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Batam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Bungo, Kota Jambi dan Kabupaten Pesawaran,” sebut Mendagri Tito.
Adapun enam upaya konkret dalam menekan pengendalian inflasi yang dimaksud Tito adalah melaksanakan operasi pasar murah, melakukan sidak, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, realisasi BTT dan dukungan transportasi dari APBD.
Kepada Pemda yang belum, Tito meminta agar segera melakukan enam upaya konkret dalam pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing, sehingga dapat menekan laju angka inflasi nasional.
“Angka nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan semua daerah. Semua harus bergerak bersama. Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional nanti akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan," imbuhnya.
Tito juga menyampaikan, pentingnya monitoring dan evaluasi mingguan perihal inflasi baik tingkat provinsi maupun kota.
“Kalau setiap daerah bisa kendalikan masing-masing, secara nasional jauh akan lebih mudah penanganannya. Ini adalah tujuan rapat hari ini,” kata Tito.
Di Kota Padang Panjang sendiri berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota selalu berkoordinasi antara satu sama lain.
Kabag Perekonomian dan SDA Setdako, Putra Dewangga mengatakan saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh TPID dalam menekan laju angka inflasi di Kota Padang Panjang.
"Di antaranya melalui penyaluran BST, operasi pasar murah, pemantauan harga dan stok pangan, rapat teknis, pencanangan gerakan cepat panen, sidak ke pasar dan distributor, realisasi BTT, subsidi transportasi dari APBD dan membentuk satgas ketahanan pangan," terangnya dikutip dari laman resmi Pemko Padang Panjang, Selasa (22/11/2022).
Putra menjelaskan, untuk program BST yang dananya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sudah disalurkan tahap pertama kepada 2.797 KPM yang ada di kelurahan. Sedangkan tahap kedua akan disalurkan pada Desember mendatang.
TPID juga terus melakukan pemantauan harga dan stok pangan di pasaran. Dari hasil yang telah dilakukan sejauh ini barang penting dan bahan pokok berjalan lancar dan tersedia cukup di pasaran.
Selanjut Pemko, katanya lagi, juga telah menganggarkan subsidi transportasi dari APBD yang dianggarkan melalui dana refocusing yang saat ini sedang dalam proses pendampingan dengan JPN.
“Jadi Kota Padang Panjang saat ini sudah menjalankan perintah yang disampaikan Mendagri saat rakor pengendalian inflasi khususnya di Kota Padang Panjang. Maka dari itu inflasi di Padang Panjang alhamdulillah saat ini dapat terkendalikan,” ucapnya.
Putra mengatakan, pihaknya bersama TPID akan terus bersama-sama menekan laju pertumbuhan inflasi di Kota Padang Panjang dengan berbagai program sehingga tetap terkendali.
“Ini semua dilakukan untuk mencegah terjadinya inflasi dan membantu masyarakat,” tutupnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Asisten II, Ewasoska, S.H, Kabag Ops, AKP. P. Simamora, Danramil, Kapt. Inf. Rudi Saragih, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM, Javi Carte Eka Putra, M.T, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Ade Nafrita Anas, M.P, dan undangan terkait lainnya.
