Langgam.id - Satgas Penanganan Covid-19 menilai Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang diterapkan pada beberapa daerah menuai hasil positif. Tim Satgas mencontohkan pelaksanaannya di Jawa Barat, di mana daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, seperti kecamatan atau kelurahan yang menjadi sumber penularan Covid-19 dikendalikan mobilitas penduduknya.
Saat ini beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi satu kabupaten atau kota.
“Maka dari itu diarahkan Presiden Joko Widodo agar kita mampu selain melakukan PSBB, untuk bisa fokus lebih kecil lagi di mana kasus itu berada,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (1/10), di Jakarta, sebagaimana dicuplik dari Setkab.go.id.
Dengan keberhasilan PSBM, maka daerah lain sekitarnya yang masih dalam satu kabupaten atau kota yang sama, atau provinsi yang sama, tidak harus melakukan PSBB. Mengingat penanganan masalah harus dilakukan pada titik penularan tersebut.
Kaji Biaya Swab
Wiku menyampaikan, pemerintah terus mengkaji biaya tes usap atau swab test agar terjangkau oleh masyarakat. Sementara ini kisaran harga yang beredar di masyarakat antara Rp439 ribu sampai Rp797 ribu.
“Harga swab masih terus dikaji pemerintah. Karena kita ingin memastikan bahwa harga swabtersebut betul-betul dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Wiku dalam rilis Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa penyelenggara tes swab itu bervariasi dan sesuai biaya yang dikeluarkan. Dan tidak menghilangkan sisi keuntungan dalam tes swab tersebut.
“Tentunya pasti mengambil untung harus dilakukan, tetapi dalam jumlah yang terbatas karena ini adalah masalah pandemi. Sehingga toleransi yang terjadi secara keseluruhan itu nanti akan kami umumkan ke publik setelah kajian selesai,” lanjut Wiku Adisasmito
Terkait penanganan pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG), disampaikan Wiku, pemerintah sedang mempersiapkan hotel berbintang dua dan tiga, kerja sama Kementerian Pariwisata dan PHRI serta pemerintah daerah setempat. (Osh)
