Langgam.id – Tepat 15 tahun yang lalu, bertempat di Kantor Departemen Dalam Negeri (kini Kementerian Dalam Negeri), Jalan Medan Merdeka Utara, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan tiga kabupaten baru di Sumatra Barat: Dharmasraya, Solok Selatan (Solsel) dan Pasaman Barat (Pasbar).
Pada 7 Januari 2004 itu, tiga kabupaten tersebut bersama 10 kabupaten lainnya dari beberapa provinsi di Indonesia, menjadi daerah terakhir yang dimekarkan dari daerah induknya sebelum Pemilu 2004.
Secara resmi sejak tanggal tersebut, Dharmasraya berpisah dengan Kabupaten Sijunjung, Solsel mekar dari Solok dan Pasbar juga berpisah dari Pasaman.
Peresmian tersebut, kemudian dijadikan patokan untuk peringatan ulang tahun ketiga kabupaten. Meski, tiga daerah itu sebenarnya sudah disahkan sejak 18 Desember 2003 saat diundangkannya UU No 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Ulang tahun ini diperingati dalam rapat paripurna istimewa DPRD masing-masing kabupaten pada Senin (7/1/2019). Wakil Gubernur Nasrul Abit hadir di Simpang Empat, Pasbar, Sekdaprov Alwis hadir di Pulau Punjung, Dharmasraya dan Asisten I Pemprov Devi Kurnia hadir di Padang Aro, Solsel.
“Peringatan ulang tahun daerah memang selalu dilakukan dalam rapat istimewa DPRD yang dihadiri gubernur atau yang mewakili. Kemudian baru dilanjutkan rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, ” kata Asisten I Devi Kurnia kepada Langgam.id, Selasa (8/1/2019).
Ketiga kabupaten ini berada di pinggir-pinggir terluar Sumbar. Dharmasraya dan Solok Selatan ada di bagian selatan Sumbar, berbatas dengan Jambi. Sementara, Pasbar berada di bagian utara, berbatas langsung dengan Sumatra Utara.
Sebelum mekar dari kabupaten induknya, masyarakat di tiga kabupaten jauh dari jangkauan layanan publik dan juga pembangunan. Karena itu, saat awal dimekarkan, ketiganya masuk kategori daerah tertinggal bersama Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Setelah berotonomi selama 11 tahun, pada 2015, ternyata Solsel dan Pasbar masih masuk kategori daerah tertinggal dalam Peraturan Presiden No. 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Status tersebut masih berlaku hingga kini.
Dalam lampiran peraturan itu, Solsel dan Pasbar serta Kepulauan Mentawai termasuk dalam 122 kabupaten di 23 provinsi dalam kategori tertinggal. Dharmasraya yang sama-sama mekar bersama Solsel dan Pasbar tidak ada lagi di daftar.
Kriteria daerah tertinggal, menurut peraturan tersebut, dilihat berdasarkan: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibiltas serta karakteristik daerah.
Tiap tahun, pemerintah pusat melakukan evaluasi. Tahun 2019 ini, adalah evaluasi terakhir sebelum ada penetapan daerah tertinggal terbaru yang dilakukan lima tahun sekali.
“Evaluasi daerah tertinggal dilakukan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Info dari kementerian, tiga daerah tertinggal di Sumbar (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solsel & Pasbar), evaluasi akan dilakukan pada 2019. Hasilnya nanti kita tunggu saja,” kata Wagub Nasrul Abit kepada Langgam.id.
Pemerintah kedua kabupaten tentu tak bisa hanya menunggu. Sebagaimana disampaikan Bupati Pasaman Barat Syahiran saat peringatan ulang tahun kabupaten tersebut.
“Perjuangan kita tidak sampai di situ (pemekaran Pasbar dari Pasaman). Ke depan, kita harus berjuang bersama-sama untuk membangun Pasbar,” katanya sebagaimana dikutip dari siaran pers Humas Pemprov Sumbar.
Ketua DPRD Pasbar Daliyus mengapresiasi berbagai perbaikan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten, di antaranya, alokasi 10 persen DAU APBD untuk nagari, 20 persen anggaran pendidikan, 10 persen anggaran kesehatan, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK untuk anggaran tahun 2016 dan 2017. (HM)
Discussion about this post