Langgam.id – Pemprov Sumbar mengundang perwakilan dari lima kementerian untuk rapat bersama guna membahas sejumlah permasalahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 29 Februari 2024 nanti.
Lima kementerian yang diundang Pemprov Sumbar tersebut yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain dihadiri oleh perwakilan kementerian dan instansi vertikal, rapat koordinasi tersebut juga akan diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sumbar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan di Mentawai.
Hal tersebut mengingat daerah tersebut saat ini masih berstatus daerah tertinggal sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
Mahyeldi mengungkapkan, ada dua hal yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut.
Pertama terkait dengan upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi dan yang kedua, terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dua hal tersebut, sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur sehingga akan sulit jika hanya ditangani oleh Pemerintah Daerah,” bebernya.
Menurut Mahyeldi, permasalahan Mentawai itu cukup kompleks, sehingga perlu penyelesaian dengan skala kewenangan yang lebih besar.
“Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi nanti kita juga mengundang pihak kementerian,” ujar Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/2/2024).
Mahyeldi berharap, masing-masing kementerian yang diundang tersebut berkenan untuk mengutus perwakilannya dalam rapat koordinasi nanti.
“Selain pihak kementerian, kita juga mengundang sejumlah instansi vertikal di Sumbar. Diharapkan melalui rapat tersebut akan lahir solusi konkret untuk kemajuan Mentawai kedepan,” tutur Mahyeldi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, untuk mengentaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status tertinggal membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Pusat. Sebab, permasalahannya cukup mendasar dan membutuhkan intervensi lintas kementerian.
Permasalahan utama di Mentawai terang Medi, yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi dan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kemiskinan dan stunting.
Di samping itu, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun Sumatra Barat Tahun 2023, dari 43 desa di Mentawai, 8 desa diantaranya masih berstatus tertinggal, 21 desa kategori berkembang, 10 desa kategori maju dan 3 desa kategori mandiri.
“Sehingga penanganannya perlu intervensi dari Pemerintah Pusat,” ujar Medi Iswandi.
Medi Iswandi juga mengungkap alasan, kenapa rapat koordinasi tersebut digelar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai atau tidak diselenggarakan di Ibu Kota Provinsi.
Menurutnya, hal itu bertujuan agar para peserta dapat merasakan secara langsung beratnya kondisi kehidupan masyarakat di Mentawai.
“Diprediksi total peserta rapat berjumlah sebanyak 300 orang, rata-rata dari mereka adalah para pengambil kebijakan di instansinya masing-masing. Kita berharap, setelah merasakan langsung kondisi kehidupan di Mentawai nanti, akan ada solusi nyata dari para peserta rapat,” harap Medi. (*/yki)
