Rumah KPM di Tanah Datar Mulai Dipasang Stiker

Langgam.id – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Tanah Datar mulai memasang stiker di setiap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah itu.

Pemasangan stiker tersebut bertujuan agar Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan sesuai aturan dan penerima memang benar-benar layak untuk menerima program tersebut.

Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar, Yuhardi menyebutkan, rumah yang sudah ada stiker, berarti keluarga tersebut masuk dalam daftar PKH. “Stiker ini jangan dirusak, dicoret, disembunyikan atau dipindahkan, kalau itu dilakukan, berarti penerima PKH melanggar komitmen dan akan disanksi,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, bagi PKH yang telah graduasi mandiri atau keluar atas kesadaran sendiri dari PKH, diucapkan terima kasih. “2019 ini keluarga penerima PKM terjadi pengurangan sebanyak 1.152 keluarga dari tahun lalu, dan saat juga telah terdata ada 322 keluarga lainnya yang graduasi mandiri atau keluar atas kesadaran sendiri karena mereka sudah masuk kategori sejahtera,” jelasnya.

Dikatakannya, jumlah KPM dari program penerima PKH akhir tahun 2018 ada 17.283 keluarga, tersebar di 75 Nagari dan data Agustus 2019, jumlahnya sudah berkurang menjadi 16.131 keluarga. “Stiker sudah kita sipakan sebanyak 16 ribu, dan akan kita pasang di setiap rumah penerima PKH,” ucapnya.

Sementara itu, Rinaldi, warga asal Sungayang, Kabupaten Tanah Datar apresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah. Pemasangan stiker dinilai upaya yang tepat agar PKH benar-benar sesuai dengan harapan.

“Kegiatan ini sangat bagus, di samping untuk mendata apakah tepat sasarannya masyarakat penerima, pemasangan stiker setidaknya juga bisa membuat masyarakat yang sebenarnya sudah sejahtera untuk keluar dari anggota penerima PKH,” ujarnya.

Namun, kata Rinaldi, masih dibutuhkan keseriusan dari dinas terkait untuk terus menindaklanjuti kegiatan.

“Saat ini saya masih melihat masih ada masyarakat yang secara kasat mata bisa dikatakan kurang mampu, namun tidak terdata untuk menerima bantuan, mohon ini ditindaklanjuti,” katanya. (*/ZE)