Berita Tanah Datar - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: KJA Danau Singkarak dinilai merugikan masyarakat, Andre Rosiade minta disetop.
Langgam.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyak (DPR) RI, Andre Rosiade meminta Pemrintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) menertibkan atau menghentikan operasional Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Singkarak.
Andre menilai, keberadaan KJA di Danau Singkarak itu lebih banyak rugi daripada untungnya.
"Keluhan warga dan tokoh masyarakat di Tanah Datar, mereka benar-benar menderita akibat beroperasinya KJA. Selain merusak pemandangan, juga merusak mara pencaharian nelayan di sekitar danau," ujar Andre melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/2/2022).
Dikatakan Andre, jika KJA Danau Singkarak tak dihentikan segera, nasib Danau Singkarak juga akan berakhir sama dengan Danau Maninjau.
"Kalau tidak cepat dihentikan, dikhawatirkan Danau Singkarak akan serupa dengan Danau Maninjau," ungkapnya.
Bahkan, kata Andre, saat berkunjung ke Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Panjang, Kabupaten Tanah Datar pada Kamis (17/2/2022), wali nagari setempat juga meminta Andre bertindak.
Menurut Wali Nagari Sumpur, Ade Hendrico, sebut Andrem, meskipun sudah ada Perda Nagari (Pernag) yang melarang beroperasinya KJA, namun hanya sebatas Pernag saja, tidak maksimal.
"Sudah saatnya KJA Danau Singkarak dihentikan. Di sana, juga ada ikan endemik dan hanya ada di Danau Singkarak, Ikan Bilih (Mystacoleucus Padangensis). Kini, akibat aktivitas KJA, ikan endemik itu hampir punah," jelas Andre.
Sementara itu, Wali Nagari Sumpur, Ade Hendrico menyebutkan, pelarangan KJA harus segera dilakukan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemprov Sumbar.
"Kami bahagia ada anggota DPR RI yang datang ke Sumpur ini untuk memberikan bantuan masjid dan juga sejumlah tempat lain. Kami juga meminta, agar pak Andre Rosiade menyuarakan aspirasi kami yang tak ingin lagi ada KJA di Danau Singkarak. Untuk menyelamatkan ekosistem alam, ekonomi, sampai bilih yang sekarang semakin langka," ujar Ade.
Pernag yang ada, kata Ade, hanya bisa mengatur nelayan atau warga yang berdiam di Nagari Sumpur saja, bukan seluruh Danau Singkarak.
Sementara, ada 13 nagari yang berada di selingkaran danau terbesar di Sumbar itu. Dia berharap, aspirasi itu juga dilanjutkan di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Mohon maaf, jangan sampai Danau Singkarak bernasib seperti Danau Maninjau. Yang saat ini penanganannya membutuhkan dana miliaran rupiah. Bahkan, harus melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Sebaiknya, kita mencegah sebelum terlambat," paparnya.
Adapun penghargaan yang didapat saat ini, lanjut Ade, tidak sebanding dengan akibat atau dampak yang akan dirasakan masyarakat di sekitar Danau Singkarak di masa depan.
Baca juga: Menyorot Perusahaan yang Reklamasi Danau Singkarak
"Semoga pak Andre Rosiade bisa mendesak Pemprov Sumbar melalui DPRD Sumbar yang mayoritasnya Gerindra untuk mengemukakan ini. Apalagi, saat ini KJA tidaklah dimiliki oleh orang asli selingkaran Danau Singkarak, tapi investor. Para warga asli hanya jadi pekerja kasar saja di lingkaran KJA. Ini demi menjaga kelestarian atau tetap adanya Ikan Bilih kita," katanya.
—
