Langgam.id - Pemerintah Pusat merencanakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada 2021 adalah sebesar Rp796,3 triliun. Pemerintah mengarahkan dana tersebut digunakan untuk tujuh kebijakan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jumat (14/8/2020).
Kebijakan tersebut disampaikan Presiden sebagai keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI, Jumat. Tujuh arah kebijakan yang akan dilakukan itu adalah:
Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional. Hal itu melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi. Juga, insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan terhadap UMKM.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil. Hal ini dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Ketiga, mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.
Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Kelima, refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.
Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan Program Merdeka Belajar. Serta, tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.
Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa. Juga pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.
Dalam lima tahun terakhir, menurut Presiden, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat. Yakni melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.
Menurut Presiden, tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun. Hal ituditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019. “Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96 persen pada tahun 2016 menjadi 12,6 persen pada tahun 2019,” kata Presiden, sebagaimana dirilis situs resmi sekretariat kabinet. (*/SS)
