Langgam.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (Ampun) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis (23/7).
Mereka mendesak agar pemerintah segera mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat.
Puluhan mahasiswa itu menilai gedung dan Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp4,4 miliar tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah mengaku pengorganisasian RS itu terkendala izin kelayakan bangunan yang belum diperiksa tim ahli.
Pantauan Langgam.id di lokasi, terlihat puluhan mahasiswa itu membawa sejumlah spanduk yang berisikan tuntutan mereka. Bahkan, mereka juga membawa replika keranda dan jenazah sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah setempat.
"Dimana hati nurani kalian wahai bapak-bapak yang menduduki kursi empuk di ruangan ber-AC," teriak salah seorang mahasiswa dalam orasinya dalam aksi tersebut.
Koordinator Lapangan, Warham Eka Putra bersama mahasiswa meminta Pemda Pasaman Barat segera mengoperasikan RSUD Pratama, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Mahasiswa menilai, Pemda tidak pro rakyat, sebab tidak serius dalam proses dan pengoperasian RSUD Pratama. Mahasiswa juga menilai keterlambatan pembangunan dan pengoperasian akan membuat gedung dan alkes semakin tidak terawat.
"Kami menilai Pemda tidak pro rakyat dalam pengoperasian RSUD Pratama, buktinya setelah selesai dibangun tahun 2018, hingga hari ini belum juga dioperasikan," ujarnya, Kamis (23/7/2020).
Ditegaskan Warham, aksi itu juga merupakan suara hati masyarakat Pasaman Barat yang sangat membutuhkan layanan kesehatan berupa rumah sakit. Gedung dan alkes yang sudah menghabiskan dana miliar rupiah itu saat ini terbengkalai, sementara ribuan masyarakat sangat membutuhkannya.
Bahkan, mereka menilai dinas kesehatan tidak bekerja maksimal, sehingga izin untuk pengoperasian gedung dan RSUD itu tidak tepat waktu.
"Kami minta kejelasan dari pemerintah dengan pertanyaan dan perjanjian hitam di atas putih. Namun, mereka tidak berani, ini jelas membuat kami kecewa," jelas Warham.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Yulianto memastikan pemerintah bersama rakyat. Buktinya, RSUD Pratama dibangun dan disediakan alkes serta tenaga medis. Namun, hingga saat ini, pengoperasian RSUD itu masih terkendala sejumlah izin.
Salah satunya, kata Yulianto, izin kelayakan bangunan dari tim ahli bangunan dan hal itu tengah diupayakan oleh pemerintah daerah untuk meminta bantuan dari provinsi.
"Pemda serius, saya sudah tinjau ke lokasi, saat ini kita menunggu respon dari Pemrov Sumbar dan Gubernur untuk mendapatkan ijin kelayakan bangunan agar RSUD itu bisa segera dioperasikan," ujarnya.
Yulianto menegaskan, semua alkes dan sarana terawat dengan baik serta sudah berada di RSUD Pratama. Sementara, tenaga medis untuk RSUD tersebut sudah di SK-kan yang untuk sementara waktu ditugaskan di beberapa puskesmas sekitar RSUD.
Kedepan, katanya, pemda bersama dinkes akan memprioritaskan pengoperasian RSUD Pratama tersebut. "Pengoperasian RSUD itu harus memenuhi semua aturan, ada tahapannya dan pemda sependapat dengan mahasiswa," ucap Yulianto.
Aksi itu dikawal langsung jajaran polres dan anggota Satpol PP Pasaman Barat. Aksi tersebut berlangsung damai dan mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan tertib. (Iyan/ZE)
