Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk proyek Pengendalian Banjir Sungai Batang Kandis dan Fly Over Sitinjau Laut.
Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menghadiri rapat pembahasan bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (8/10/2025).
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuni Daru Winarsih, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Naryo Widodo, serta perwakilan dari ATR/BPN Kota Padang.
Fadly Amran menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menjadi langkah percepatan penyelesaian persoalan yang masih tersisa dalam proses pengadaan tanah dua proyek strategis nasional itu.
“Mudah-mudahan melalui pertemuan ini pekerjaan rumah kita bersama bisa segera terselesaikan. Kami juga ucapkan terima kasih atas perhatian besar pemerintah pusat melalui Bapak Andre Rosiade dalam proyek ini,” ujar Fadly Amran.
Fadly Amran menegaskan percepatan pembebasan lahan menjadi kunci agar pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Padang dapat segera terealisasi. Menurutnya, keberhasilan dua proyek ini akan berdampak signifikan terhadap pengendalian banjir dan kelancaran arus transportasi di kawasan strategis.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuni Daru Winarsih menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah dari aspek hukum. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan.
“Insyaallah kami dari Kejati siap memfasilitasi dan mendukung penuh pembangunan Batang Kandih dan Sitinjau lauik ini. Hilangkan sekat-sekat, mari kita merapat untuk hasil yang lebih hebat demi kemajuan Sumatera Barat,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengajak Pemerintah Kota Padang, BPJN, dan BWS untuk terus mencari solusi yang tepat dan aman secara hukum guna mempercepat realisasi pembangunan strategis di Sumatera Barat.
“Rapat ini merupakan langkah awal untuk menjalin komunikasi dan melakukan brainstorming bersama seluruh pihak terkait. Kami berharap dukungan dari Ibu Kajati agar percepatan pembangunan di Sumatera Barat bisa terwujud, terutama untuk proyek flyover untuk keamanan pengendara,” pungkasnya.
