PPAS APBD 2020 Turun, Pemko Padang Tetap Prioritaskan Anggaran untuk Kebencanaan

PPAS APBD 2020 Turun, Pemko Padang Tetap Prioritaskan Anggaran untuk Kebencanaan

Andri Yulika, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang (Foto: Humas Kota Padang)

Langgam.id – Rancangan Priorites dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang untuk 2020 mengalami penurunan sebesar 3,60 persen. Penurunan itu termasuk untuk anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menjadi Rp6,774 miliar.

Meskipun begitu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang tetap mengusahakan anggaran untuk kebencanaan dapat diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Andri Yulika menyebutkan, BTT untuk 2020 dianggarkan sebesar Rp4 miliar. “Angka ini megalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka Rp9,175 miliar,” ujarnya kepada awak media di Command Centre Balai Kota Padang, Senin (9/9/2019).

Dikatakan Andri, meskipun dari segi jumlah anggaran untuk kebencanaan menurun. Namun, segi pemanfaatannya meningkat. “Sebab, 2019 ini kita sudah anggarkan sebesar Rp7 miliar dari dana BTT untuk pembayaran ganti rugi tanah masyarakat,” jelasnya.

Lalu, anggaran BTT tahun 2020, katanya, tidak ada untuk pembayaran ganti rugi tanah masyarakat. Jadi, bisa disiapkan untuk kebencanaan.

“Soal bencana, pasti kita semua tidak ada yang mengaharapkannya. Namun, kita sadar bahwa Kota Padang diancam gempa besar,” ungkap Andri.

Andri berharap, tahun depan BTT tidak masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) lagi. “Tahun lalu, sisa BTT itu Rp2 miliar, yang terpakai hanya Rp1 miliar, lebihnya itu masuk Silpa. Kita ingin Silpa ini bisa diminimkan,” katanya.

Terkadang, Andri mengaku dilematis juga terhadap penggunaan BTT kebencanaan. “Kita takutnya tidak terpakai, belum lagi kau terjadi bencana, pasti akan dapat bantuan juga dari anggaran nasional,” ucapnya. (Irwanda/ZE)

Baca Juga

Warga Gugat Negara: Menuntut Keadilan Atas Bencana Ekologis di Sumatera Barat
Warga Gugat Negara: Menuntut Keadilan Atas Bencana Ekologis di Sumatera Barat
Kemenkes antisipasi kenaikanpenyakit di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumbar dengan operasi kedaruratan kesehatan.
Kemenkes Aktifkan Kedaruratan Kesehatan di Sumbar Antisipasi Penyakit Pascabencana
Personil kepolisian membawa jenazah korban galodo di Nagari Salareh Aia Timur.
12 Hari Pasca Galodo Silareh Aia, 68 Orang Masih Hilang
Hujan yang masih belum reda hingga Kamis sore (27/11/2025) menunda niat Kapolsek Palembayan, AKP Alwiz S pulang dari Jorong Subarang Laweh
Cerita Kapolsek Palembayan Hilang Kontak Terjebak Galodo
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau disapa dengan sebutan KDM (Kang Dedi Mulyadi) memborong kebutuhan di Pasar Raya Padang
Bantu Korban Bencana Sumatra, Gubernur Jabar KDM Borong Sembako di Pasar Raya Padang
Galodo yang melanda Sumatera Barat beberapa minggu terakhir kembali membuka luka ekologis yang selama ini tersembunyi di balik
Jika Kebijakan Tegas pada Perusak Alam, Maka Siklon Tropis Tak Akan Menjadi Bencana