Popularitas Balon Gubernur Sumbar: Nama Politisi, Kepala Daerah Hingga Kapolda Mengapung

kantor gubernur sumbar

Kantor Gubernur Sumbar (ist)

Langgam.id - Meski pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan digelar pada 2020, pembicaraan tentang bakal calon gubernur makin mengapung dalam wacana publik di Sumatra Barat. Hal itu terpantau dalam diskusi publik di media sosial hingga survei.

Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai perbincangan publik di media sosial tersebut pertanda sudah mulai adanya perhatian pada pemilihan di tingkat lokal.

Untuk melihat beberapa bakal calon gubernur Sumatra Barat yang cukup tingginya popularitas, menurutnya, bisa merujuk survei yang diadakan Spektrum Politika yang digawangi Andri Rusta dan tim pada awal 2019.

Dalam survei dengan pertanyaan tertutup tersebut, menurutnya, sejumlah nama politisi dan non politisi memiliki popularitas lebih untuk menjadi bakal calon gubernur Sumbar.

Dari partai yang muncul adalah Nasrul Abit (Wagub petahana dan Ketua DPW Gerindra Sumbar), Mulyadi (anggota DPR dan Ketua Partai Demokrat Sumbar), Ali Mukhni (bupati Padang Pariaman dan Ketua DPW PAN Sumbar) serta Mahyeldi dan Riza Falepi (wali Kota Padang dan Payakumbuh, yang sama-sama kader PKS).

Selain itu, menurutnya, nama dari luar partai yang cukup populer yakni, Irjen Pol Fakhrizal, Kapolda Sumatra Barat yang berasal dari Kamang, Kabupaten Agam. Kemudian, Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat), Ganefri (Rektor UNP), Indra Catri (Bupati Agam) dan Emma Yohana (anggota DPD). Juga, kembali muncul nama mantan kepala daerah seperti Shadiq Pasadigue dan Fauzi Bahar yang tak lolos jadi caleg DPR RI dalam Pemilu lalu.

Melihat komposisi kursi di DPRD Sumbar pasca-pemilu, Asrinaldi memperkirakan akan ada tiga atau empat pasangan calon gubernur nantinya.

"Peluang untuk maju menjadi calon, tentu lebih besar untuk para bakal calon yang memiliki partai politik. Bakal calon yang dari luar partai masih bisa masuk asal bisa mendapatkan dukungan partai," ujarnya.

Namun, dukungan partai hanya cukup untuk mengusung jadi calon. "Elektabilitas lain lagi. Tergantung kepada ketokohan. Saya melihat peta persaingan lumayan merata. Semua punya kesempatan yang hampir berimbang," kata Asrinaldi.

Senada dengan itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang M. Taufik mengatakan nama-nama balon yang hampir sama, sebagaimana diungkapkan Asrinaldi.

"Selain modal dukungan partai dan vigur (ketokohan), yang juga akan menentukan adalah geopolitik. Bagaimana para kandidat nanti menentukan komposisi geopolitik antara kepala daerah dan wakil," ujarnya.

Geopolitik yang dimaksud Taufik, calon kepala daerah dan wakil perlu berasal dari basis daerah dan pendukung yang berbeda. "Komposisi geopolitik jadi hitungan," katanya.

Selain itu, Taufik melihat, partai politik yang punya beberapa bakal calon akan lebih sulit untuk menentukan calon ketimbang yang punya satu tokoh kuat. Ia mencontohkan PKS. "PKS akan berpikir keras untuk mencalonkan Mahyeldi atau Riza Falepi, atau malah di luar itu. Tifatul Sembiring, misalnya," tutur dia.

Meski Mahyeldi punya nilai popularitas, tapi beban untuk mengusungnya jadi calon gubernur lebih berat. Karena, ia baru saja dilantik jadi wali kota Padang. "Apa nanti tidak melanggar komitmen? Tapi PKS kan punya mekanisme internal," ujarnya.

Sementara, Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra menilai peta persaingan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada 2020 nanti akan terlepas dari pengaruh koalisi di tingkat nasional.

"Saat Pilkada Sumbar 2015 yang digelar setelah Pilpres yang memenangkan Prabowo, terlihat perlombaan memakai 'Garuda Merah'. Tapi, di tingkat lokal ternyata itu tak menentukan. Di Sumbar, orang akan bicara sosok (calon)," kata Eka.

Ia mengatakan, selain popularitas, hal lain yang menentukan adalah modal partai dan keuangan. "Yang punya partai perlu punya popularitas. Yang tidak punya partai, perlu keuangan yang cukup untuk mendapat dukungan partai," ujarnya.

Partai-partai yuang tak memperoleh suara signifikan di DPRD Sumbar, menurutnya, akan jadi rebutan para calon dari luar partai.

Senada dengan Asrinaldi dan Taufik, Eka melihat tidak ada yang sangat mayoritas dari bakal calon yang muncul. "Dukungan akan menyebar. Persaingan akan sengit," katanya. (SS)

Baca Juga

Dalam debat pertama Pilgub Sumbar yang digelar di Hotel Mercure Padang pada Rabu (13/11/2024), calon Gubernur dan Wakil Gubernur memaparkan
Melihat Rekam Jejak Pemberitaan Kasus Korupsi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar
Debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat yang diselenggarakan pada Rabu (13/11/2024), mendapat tanggapan
Akademisi Unand: Debat Calon Gubernur Sumbar Kurang Konkret Bahas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Dalam debat pertama Pilgub Sumbar yang digelar di Hotel Mercure Padang pada Rabu (13/11/2024), calon Gubernur dan Wakil Gubernur memaparkan
Debat Pilkada Sumbar: Kebebasan Beragama dalam Sorotan, Tantangan bagi Toleransi di Ranah Minang
Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman