Polemik Kartu Brizzi, Ombudsman: Pramugara Trans Padang Maladministrasi

Polemik Kartu Brizzi, Ombudsman: Pramugara Trans Padang Maladministrasi

Konsoliasi soal Kartu Brizzi Trans Padang di kantor Ombudsman Sumbar (ist)

Langgam.id – Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) memastikan adanya maladministrasi terkait peristiwa penurunan penumpang yang dilakukan Trans Padang beberapa waktu. Korban bernama Reno Fernandes diturunkan karena tidak memiliki kartu Brizzi sebagai alat pembayaran sah.

Maladministrasi itu terungkap dalam pertemuan konsoliasi yang dilakukan Ombudsman, Kamis (24/10/2019). Konsoliasi ini dihadiri langsung oleh korban dan Pimpinan Wilayah BRI Sumbar Syamsul Arifin, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Padang Yudi Indra Syani, dan pakar transportasi publik Unand Yossyafra.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yunesa Rahman menyebutkan, maladministrasi terjadi kerena sejak awal pramugara membiarkan korban naik Trans Padang. Padahal, sesuai SOP pramugara mesti memastikan penumpang melakukan tapping pada mesin EDC.

“Dalam kasus ini, jangankan melakukan tapping, punya kartu pun tidak (penumpang). Tapi pramugara tidak cermat atas kelalain itu, malah penumpang pula yang diturunkan di jalan,” kata Yunesa dalam rilis yang diterima langgam.id.

Selaku konsiliator, Rahman menambahkan, ada lima kesimpulan dan tiga kesepakatan yang diperoleh dalam konsolidasi tersebut. “Salah satunya, adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan pramugara Trans Padang,” katanya.

Terkait hal itu, Sekretaris Dishub Kota Padang, Yudi Indra Syani mengaku sudah menyampaikan kepada pramugara untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Selain itu, pihaknya juga telah mencoba menawarkan kerjasama dengan berbagai bank.

“Kami sudah menawarkan kerja sama dengan bank dan pihak lain terkait dengan implementasi metode pembayaran non tunai pada Trans Padang,” ujarnya.

Sementara itu, pakar transportasi publik Unand Yossyafra mengatakan, stakeholder atau pemangku kepentingan harus mencarikan solusi dan jalan keluar untuk memperluas akses penjualan kartu non tunai dan pengisian saldo. Serta butuh sosialisasi lebih banyak dan edukasi kepada pengguna layanan.

“Dalam pelaksanan kedepannya diperlukan penyempurnaan SOP atau petunjuk teknis untuk memuat terkait aturan bagi pengguna transportasi Trans Padang yang tidak memiliki kartu pembayaran non tunai,” katanya.

“Misalkan kedepannya, Dishub dan BRI dapat melanjutkan promo berupa diskon atau reward bagi penumpang pengguna kartu pembayaran non tunai,” sambung Yossyafra. (*/Irwanda/RC)

Baca Juga

Langgam.id-Adel Wahidi
Ombudsman Sumbar Kawal Audit Internal RSUP M Djamil Padang Buntut Balita Meninggal Diduga Kelalaian Medis
RSUP M Djamil Padang
Pakar Hukum Kesehatan Soroti Kasus Bayi Meninggal di RSUP M Djamil Padang, Sebut Potensi Kelalaian
Dua Bocah Tenggelam di Pantai Ujung Karang Padang Belum Ditemukan, Basarnas Perluas Pencarian
Dua Bocah Tenggelam di Pantai Ujung Karang Padang Belum Ditemukan, Basarnas Perluas Pencarian
KPU Sumbar menunjuk RSUP Dr M Djamil Padang dan Rumah Sakit Universitas Andalas sebagai pusat pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala
RSUP M Djamil Klaim Mediasi Kasus Balita Meninggal di Padang, Bentuk Tim Investigasi
Kapolres Solok Kota AKBP Mas,ud Ahmad minta maaf usai heboh rombongan kendaraan yang dikawal anggotanya melakukan foto-foto di tikungan Panorama I Sitinjau Lauik. (Dok. Tangkapan layar video Konfrensi Pers)
Kapolres Solok Kota Minta Maaf Usai Heboh Anak Buah Kawal Rombongan Arteria Dahlan Foto-foto di Sitinjau Lauik
Rombongan yang diduga ada Arteria Dahlan saat berfoto-foto di tikungan Sitinjau Lauik, Kota Padang. (Dok. Istimewa)
Heboh Rombongan Arteria Dahlan Foto-foto di Tikungan Ekstrem Sitinjau Lauik, Kendaraan Lain Terpaksa Antre