Langgam.id - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung penuh program yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar guna meningkatkan akses keuangan masyarakat perdesaan, serta meningkatkan kegiatan ekonomi dan pembinaan kepada UMKM.
Sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan pembinaan pelaku UMKM, PNM ikut ambil bagian dalam Kick Off Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan oleh OJK di Nagari Sumpur pada Kamis (22/6/2023).
Dalam kegiatan itu, PNM menyerahkan bantuan peralatan penunjang belajar rumah tahfiz Darul Falah, yang diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PT PNM Dicky Fajrian kepada pengurus rumah tahfiz.
Selain itu, PNM juga melakukan sosialisasi produk-produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha di Nagari Sumpur. PNM juga akan berperan mendampingi UMKM setempat untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan usahanya.
Sejumlah pimpinan PNM ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Selain Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha Dicky Fajrian, juga hadir Kepala Divisi Jasa Manajemen TJSL Mira Damayanti, Kabag Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha Lusiana, dan Pemimpin Cabang Padang Yulia Vitria Yohannes.
Selain PNM, OJK juga melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar peluncuran atau Kick Off program Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan dengan memilih Nagari Sumpur di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat sebagai percontohan.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan mengatakan Nagari Sumpur dipilih sebagai pilot project karena memiliki potensi desa yang besar, baik wisata maupun pengembangan UMKM.
"Kita lihat (Nagari Sumpur) punya potensi yang bagus, UMKM nya serta pariwisatanya. Sehingga kita jadikan percontohan untuk program ekosistem keuangan inklusif di pedesaan," katanya, Kamis (22/6/2023).
Menurutnya, masyarakat pedesaan perlu terus diedukasi dan didekatkan dengan layanan keuangan untuk memastikan layanan keuangan dapat diakses secara inklusif dan menghindari rentenir serta layanan keuangan ilegal.
Ia mengatakan secara nasional indek literasi keuangan masyarakat masih sekitar 50 persen, dan indek inklusi keuangan di atas 80 persen. Dan umumnya di wilayah pedesaan masih lebih rendah. (*/Fs)
