Langgam.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan tim pendamping kepala daerah (TPKD) untuk mengantisipasi agar Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi tidak terjerat kasus korupsi. TPKD ini sebelumnya juga telah mendatangi sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PKS.
"Bagaimana Gubernur Sumbar menjaga agar tidak terjerat korupsi kami sudah menyiapkan TPKD," kata Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Hendri Munif di Padang, Senin (21/6/2021).
Hendri menyebutkan surat keputusan TPKD dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan dinamakan badan kepimpinan kepala daerah. Tim ini langsung dikomandoi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah.
"Jadi beliau sudah mengutus tim ke Sumbar. Tim mendatangi gubernur, wakil wali kota di Bukittinggi, Pasaman Barat dan termasuk Payakumbuh. Jadi sudah ada komunikasi," jelasnya.
Selain TPKD, kata Hendri, PKS juga telah memiliki program yang dibentuk ketika saat Rakernas. Salah satunya, zero case atau tidak ada kasus untuk kepala daerah dari kader PKS.
"Program tidak ada kasus. Ini program mengantisipasi tidak adanya kasus hukum. Ini antisipatif, menjaga, ada di program DPP," ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah kader PKS yang merupakan mantan kepala daerah terjerat sejumlah kasus korupsi. Di antaranya seperti mantan Gubernur Sumatra Utara hingga Gubernur Sulawesi Selatan. (Irwanda/ABW)
