Pilkada di Sumbar, Masyarakat Diminta Tak Terperdaya Politik Uang

Pilkada di Sumbar, Masyarakat Diminta Tak Terperdaya Politik Uang

Maket Tempat Pemungutan Suara (TPS) milik KPU Sumbar (Foto: FZ / Langgam.id)

Langgam.id - Masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) diminta tak terpedaya politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 2020. Sebanyak 13 kabupaten dan kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan digelar di Sumbar.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam "Dialog Politik Bersama Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Masyarakat Perempuan" yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar menggelar di Pariaman, Kamis (5/3/2020).

Nasrul Abit mengatakan, semua elemen masyarakat Sumbar harus menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Karena, pemilihan adalah bagian yang tidak kalah penting dari upaya menciptakan pemilu yang berintegritas.

"Termasuk kaum perempuan harus mempunyai kesadaran untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Pemilih benar-benar bisa menilai program yang realistis, mampu menolak politik uang serta aktif berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu."

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya, perlu upaya secara menerus dilakukan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik. "Upaya tersebut tidak hanya melalui peran partai politik saja. Tetapi juga melalui peran pimpinan ormas dan tokoh masyarakat khususnya kaum perempuan," katanya.

Dia berharap masyarakat bisa memilih kepala daerah sesuai dengan hati nurani. Bukan karena paksaan dan mampu menolak politik uang. Serta, aktif berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

"Carilah pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Bisa mengangkat daerahnya lebih unggul dalam segala bidang untuk menyejahterakan masyarakatnya," ujarnya.

Persoalan beda pilihan adalah sebuah kewajaran dalam berdemokrasi dan harus saling menghargai satu sama lain. Yang perlu diwaspadai yakni ketika perbedaan sudah menjadi senjata untuk saling memecah belah. Hal itu akan menimbulkan konflik struktural yang berkepanjangan.

"Siapapun yang akan menjadi pemimpin nantinya, masyarakat harus ikhlas dan mendukung semua program visi dan misinya," katanya.

Dia mengajak masyarakat berkomitmen menyamakan persepsi. Menciptakan stabilitas politik yang kondusif, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan.

"Semoga kegiatan ini dapat mengantarkan daerah kita kepada tatanan kehidupan yang ideal dan dinamis. Serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai demokrasi terutama bagi pimpinan ormas dan tokoh masyarakat," tuturnya. (*/Rahmadi)

Baca Juga

Gubernur Sumbar Resmi Lantik Bupati Solok dan Solok Selatan
Gubernur Sumbar Resmi Lantik Bupati Solok dan Solok Selatan
Pendaftaran Pilkada 2020, gubernur lantik
Gubernur Sumbar Lantik Bupati Solok dan Solok Selatan Pagi Ini
dkpp bukittinggi
Jawaban KPU dan Bawaslu Kota Solok Terkait Aduan Mantan Kepala DPMPTSP di Sidang DKPP
Nofi Candra Ungkap Penyebab Gugatannya Ditolak MK
Nofi Candra Ungkap Penyebab Gugatannya Ditolak MK
Melindungi Petani dari Imbas Pandemi
Nofi Candra Ajak Warga Dukung Epyardi Asda-Jon Firman Pandu Pimpin Solok
Penjabat Gubernur Sumbar Undang Pimpinan Partai ke Gubernuran
Penjabat Gubernur Sumbar Undang Pimpinan Partai ke Gubernuran