Langgam.id - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit, ikut mengomentari perihal aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah massa yang mengatasnamakan Front Perjuangan Partai Gerindra ke kantor DPD Gerindra Sumbar, Senin (16/9/2019) pagi.
Ia menegaskan, sistem yang berjalan di tubuh partai besutan Prabowo Subianto itu adalah top to bottom. Dengan begitu, pihak yang berada di bawah siap melaksanakan apa yang diintruksikan oleh pengurus pusat.
“ADRT partai menyatakan bahwa keputusan untuk menunjuk ketua dan wakil ketua DPRD itu termasuk Ketua Fraksi itu adalah kewenangan DPP,” kata Nasrul Abit, Senin (16/9/2019).
“Siapa pun, walau kita tidak setuju harus dilaksanakan. Saya selaku ketua DPD tentu harus mengamankan dan melaksanakan SK tersebut,” sambung Wakil Gubernur Sumbar itu.
Nasrul berharap, semua rekan-rekan dan kader partai Gerindra Sumbar yang ikut berdemonstrasi, bisa memahami apa yang telah diputuskan DPP Gerindra. Namun, ia juga akan menerima dan akan mendengarkan aspirasi tersebut.
“Saya berharap, semua dapat memahami bahwa DPP punya kewenangan penuh untuk menunjuk ketua dan wakil ketua atau termasuk kabupaten kota dan provinsi Sumbar,” katanya.
Disamping itu, Nasrul juga menegaskan akan mencari dalang dibalik aksi demonstrasi tersebut. Jika itu berasal dari kader yang sudah terpilih, maka ia mengimbau untuk tidak melakukan itu dan menerima keputusan DPP. Sebab, jika berlanjut, hal tersebut bisa mengancam posisi yang bersangkutan.
“Imbaun saya, hentikan itu (demo). DPP nanti bisa turun, jangan lakukan (demo). Kalau terlibat, nanti DPP bisa ambil tindakan. Sayang kalau belum bekerja saja, sudah kena PAW. Sebab, ada sanksinya itu. Saya tidak bisa menahan,” tegasnya.
Ia mengajak, semua pihak yang belum diamanahkan sebagai ketua DPRD untuk bersabar. Serta ikhlas menerima keputusan itu. Menurutnya, kader harus banyak bersyukur. Sebab, sudah terpilih menjadi anggota DPRD itu sudah hebat. Sedangkan calon yang lain saja banyak yang tidak terpilih jadi anggota DPRD.
“Kembalikan saja kepada Allah SWT.Mungkin memang nasibnya memang belum jadi ketua. Kita bersabarlah, yang lain sudah habis-habisan tapi tidak terpilih, kita sudah terpilih mari syukuri itu, kalau saya mengajak seperti itu," katanya.
Sebelumnya, Koordinator Aksi Andri Wijaya mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk menolak semua SK DPP Partai Gerindra tentang pemilihan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumbar. Karena adanya indikasi yang tidak benar dan tidak ada kejelasan penunjukannya.
"Para pimpinan DPRD tersebut harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Dan juga kita melihat perolehan suara yang ada di Sumbar, Dapil 1 Sumbar 98 ribu. Saya dalam hal ini tidak mendukung siapa, saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader Gerindra," ujarnya.
Andri meminta Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit untuk bertanggungjawab atas yang telah dilakukan. Ia juga mengatakan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat membrantas mafia jabatan.
"Kita mulai dari Sumbar dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lain. Kemudian kami mendesak Ketua Dewan Pembina meninjau ulang semua SK yang sudah dikeluarkan yang tidak sesuai tersebut," pungkasnya. (Rahmadi/Irwanda/RC)
