Langgam.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan menggandeng penyuluh agama untuk ikut melakukan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Para tokoh agama dinilai memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Dengan begitu, dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Ketua Bawaslu Solok Selatan, M Anshar, mengatakan pengawasan Pilkada butuh partisipasi tinggi masyarakat. Salah satunya peran dari penyuluh agama.
"Tujuannya mengajak masyarakat luas mengawasi jalannya Pilkada 2020. Termasuk berupaya mencegah dan melaporkan bila terjadi perlanggaran Pilkada ke Bawaslu atau Panwaslu di tingkat kecamatan," katanya di Solok Selatan, Jumat (20/12/2019).
Menurutnya, penyuluh agama merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat. Melalui sinergitas tokoh agama itu, partisipasi pemilih dapat meningkat dan potensi pelanggaran pada tahapan Pilkada dapat diminimalisir.
Salah satu potensi pelanggaran terhadap tahapan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang. Seperti kampanye di rumah-rumah ibadah. Penyuluh agama dapat memberikan pemahaman terkait peraturan tersebut serta menciptakan simpul-simpul pengawasan pada masyarakat.
"Penyuluh agama bisa menjadi bagian dari simpul pengawasan Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana menjadi pemilih cerdas, sekaligus turut menegakkan aturan dan mencegah berbagai potensi pelanggaran," ujarnya.
Anshar menambahkan, fungsi pengawasan memang menjadi tanggungjawabnya Bawaslu. Namun secara prinsip, demi terselenggaranya Pilkada aman dan berintegritas menjadi tanggungjawab semua pihak.
Sementara itu, Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumbar, Samaratul Fuad, mengatakan banyak potensi pelanggaran pada tahapan kampanye maupun pemungutan dan penghitungan suara.
Sejumlah potensi pelanggaran kampanye meliputi ASN tidak netral, politik uang, menggunakan fasilitas pemerintah, kampanye di tempat yang dilarang atau di luar jadwal.
Melalui sosialisasi diharapkan penyuluh agama dapat membangun komitmen bersama untuk proaktif menjaga pemilu damai anti hoaks dan anti money politik. Kemudian anti politisasi sara serta memberikan pemahaman bahwa para peserta Pilkada, dilarang untuk berkampanye di rumah ibadah.
"Penekanan hal yang kita sampaikan kepada penyuluh agama ini, agar mereka ikut berperan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran tahapan Pilkada. Kemudian, mau untuk berpartisipasi mengawasi dan memberikan pemahaman ke masyarakat luas," ujarnya. (*/Rahmadi/ICA)
