Langgam.id - Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand) Padang Defriman Jafri mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang seharusnya mengikuti aturan dari pemerintah pusat soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah bagi pelajar.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Padang diperpanjang sampai tanggal 18 Oktober. Sementara saat PPKM Level 4 tidak boleh dilaksanakan sekolah tatap muka sampai levelnya turun.
"Bagaimanapun aturan yang dibuat pemerintah pusat kabupaten kota harus mengikuti, karena memang evaluasi PPKM itu pusat yang menilai," kata Defriman, Kamis (7/10/202).
Baca juga: Kebijakan Berubah-ubah, Pemko Padang Pastikan Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan
Pemko Padang menurutnya harus tegas saja bahwa pelaksana sekolah tatap muka ditunda dilaksanakan saat PPKM Level 4. Sementara Pemko Padang sempat berubah-ubah aturan dengan mengizinkan, kemudian menunda, lalu mengizinkan kembali sekolah tatap muka. Faktanya memang para siswa datang ke sekolah namun tanpa seragam.
Dia mengatakan, pemerintah pusat tidak hanya menilai dari parameter pandemi atau epidemiologi saja, namun juga menilai dari sisi vaksinasi. Vaksinasi ini yang belum tercapai oleh Kota Padang sesuai permintaan pemerintah pusat.
"Kalau memang vaksinasi ini menjadi bobot terbesar dalam menurunkan level PPKM, maka Pemko Padang saran saya ini yang difokuskan dalam dua minggu ini, kalau tidak kita bakal level 4 terus," katanya.
Resikonya tentu hal ini tidak mengikuti aturan jadinya, karena level 4 sekolah tatap muka belum bisa dilaksanakan. Seharusnya aturan ini yang diikuti karena ada konsekuensinya ke depan jika tidak mengikuti ketentuan pusat.
Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan penilaian pusat, kata dia, maka Pemko Padang harusnya mengkonfrimasi kepada pemerintah pusat. Bisa saja Padang menilai bahwa sudah layak turun level tapi pusat belum menyatakan itu.
"Padang mungkin mengira sudah turun level tapi pusat belum, ini kan ada pertimbangannya, ini yang belum terungkap, masyarakat juga tidak tahu," katanya.
Kalau memang vaksin masalahnya, maka itu yang harus dikejar terus. Jangan cuman membebankan kepada dinas kesehatan saja, tapi kerahkan seluruh OPD agar capaian vaksinasi bisa tercapai.
Selain itu ia mengingatkan agar Pemko Padang mengawasi ketat jalannya sekolah tatap muka. Jangan sampai ada klaster baru. Sebab jika ada kejadian penularan di sekolah, pemerintah juga harus siap dalam penanganannya.
