Langgam.id – Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI mencatat wilayah Sumatra Barat (Sumbar), kehilangan 23.352 hektar kawasan hutan dalam jangka waktu dua tahun 2017-2019.
Direktur Eksekutif KKI WARSI, Rudi Syaf, mengatakan pengurangan wilayah hutan di Sumbar disebabkan tiga hal. Pertama ilegal loging, ilegal mining, dan pembukaan lahan untuk penanaman komoditas.
“Jadi tiga hal itu yang menyebabkan pengurangan hutan di Sumbar, paling banyak tersebar di wilayah empat kabupaten,” katanya.
Dia mengatakan, sebaran pengurangan hutan terbesar ada di empat kabupaten yaitu di Kabupaten Solok Selatan, Solok Dharmasraya, Sijunjung, dan Sijunjung.
Untuk menanggulangi itu, WARSI mengaku sudah bekerjasama dengan pemerintah dengan mendorong peningkatan perluasan kewenangan masyarakat sekitar untuk mengelola hutan dengan skema perhutanan sosial.
“Total ada 2 ratus ribuan masyarakat Sumbar yang diberi hak untuk mengelola hutan,” katanya.
Rata-rata angka pengurangan hutan di Sumbar tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan hutan di provinsi lain. Namun Sumbar agak khusus karena mayoritas hutannya berada di perbukitan.
Dia mengatakan, karena banyaknya daerah perbukitan membuat Sumbar rentan terkena bencana. Ia mengatakan bencana banjir bandang dan longsor juga disebabkan oleh pengurangan hutan.
“Jadi kalau bukitnya gundul maka risiko bencananya tinggi. Kami melihat sebagian besar bencana di Sumbar terjadi akibat pengurangan hutan, apalagi pada pertambangan tanpa izin yang dilakukan di sungai,” katanya.
Dia mengatakan akibat pertambangan liar terjadi pengrusakan di badan sungai. Kegiatan yang merusak bentangan sungai tersebut dapat memicu bencana. (Rahmadi/ICA)
