Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan mencabut izin tempat hiburan malam yang terbukti melakukan pelanggaran, menyusul temuan sejumlah pengunjung positif narkotika dalam razia beberapa waktu lalu.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, temuan itu tidak akan dibiarkan. Pemko Padang bersama instansi terkait kini membentuk tim untuk mengevaluasi perizinan tempat hiburan malam yang menjadi lokasi penertiban.
“Kami sudah melaksanakan razia. Dengan stakeholder terkait, hal yang terjadi kemarin tidak kami diamkan. Hari ini kami telah membentuk tim untuk mengevaluasi perizinan tempat hiburan malam,” kata Fadly, Senin (21/9/2026).
Sebelumnya, Satpol PP Kota Padang, Polda Sumbar serta sejumlah instansi terkait melakukan penertiban di salah satu tempat hiburan malam di Kota Padang. Dalam razia tersebut, ditemukan sejumlah pengunjung yang dinyatakan positif narkotika.
Fadly mengungkapkan, evaluasi diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang berkaitan dengan operasional maupun perizinan tempat hiburan tersebut.
Kata dia, meski terdapat perizinan yang menjadi kewenangan secara berjenjang hingga pemerintah provinsi, Pemko Padang tetap akan mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran.
“Jika memang benar ada pelanggaran, akan kami berikan sanksi. Jika perlu, kami lakukan pencabutan izin,” tegasnya.
Fadly menyebutkan, saat ini Pemko Padang masih menunggu laporan dari tim gabungan untuk mengetahui secara utuh fakta yang terjadi.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah terhadap tempat hiburan malam tersebut, termasuk pemberian sanksi hingga pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mendukung langkah tegas terhadap tempat hiburan malam yang terbukti melanggar Perda maupun Perwako.
Ia meminta Satpol PP dan kepolisian tidak berhenti pada razia, tetapi menindaklanjuti setiap temuan melalui koordinasi antarlembaga.
“Kita mengharapkan agar baik Satpol PP maupun kepolisian jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini untuk ditindaklanjuti. Koordinasi dengan pihak-pihak penegak hukum ini penting dan jangan sampai berdiri sendiri,” jelasnya. (WAN)
