Langgam.id – Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan kembali pengecer berjualan LPG ukuran 3 kilogram (kg). Kebijakan ini diambil, menyusul reaksi masyarakat yang memprotes keras larangan pengecer elpiji ukuran 3 kg berjualan per 1 Februari 2025.
Larangan tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji. Di banyak tempat, antrean panjang terjadi untuk bisa mendapatkan elpiji bersubsidi 3 kg.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN Arisal Aziz mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo yang kembali mengizinkan pengecer berjualan elpiji bersubsidi 3 kg.
”Alhamdulillah, Pak Prabowo benar-benar mendengarkan jeritan masyarakat bawah. Sebab, jika pengecer dilarang berjualan elpiji 3 kg, dampaknya luar biasa. Mulai dari konsumsi rumah tangga yang kesulitan mendapatkan elpiji termasuk para pelaku UMKM, warung-warung makan di masyarkat bawah yang selama ini menggunakan elpiji bersubsidi. Efek dominonya sungguh luar biasa,” ujar Arisal Aziz, dikutip Jumat (7/2/2025).
Politikus dari Dapil Sumatera Barat (Sumbar) II ini juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi masyarakat di tingkat bawah terkait dengan keluhan masyarakat dan ketersediaan stok elpiji 3 kg di lapangan.
“Pak Zulhas mendengarkan langsung jeritan rakyat di bawah. Ini penting dilakukan seorang pembantu Presiden untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di bawah,” urainya.
Dikatakan Arisal Aziz, sebagai wakil rakyat, dirinya juga mendapatkan banyak keluhan dari konstituen ketika ada kebijakan larangan pengecer berjualan elpiji 3 kg.
”Masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasi bahwa kebijakan itu memberatkan rakyat di bawah. Karena itu, ketika sekarang Pak Presiden Prabowo memutuskan untuk kembali mengizinkan pengecer berjualan elpiji 3 kg, itu menunjukkan bagaimana Pak Presiden punya itikad baik dan keberpihakan kepada rakyat kecil,” urainya.
Disisi lain, Arisal Aziz mengingatkan agar pengawasan distribusi elpiji bersubsidi ditingkatkan sehingga penyaluran subsidi gas tidak salah sasaran.
”Kuncinya ada di pengawasan. Misalnya restoran, kafe-kafe atau masyarakat kelas menengah ke atas, ya jangan pula menggunakan gas bersubsidi karena itu kan jatah yang disiapkan pemerintah untuk rakyat yang tidak mampu. Jangan kemudian orang kaya tapi pura-pura miskin dengan memanfaatkan jatah rakyat miskin,” urainya.
Politikus yang juga seorang pebisnis ini mengatakan, begitu Presiden Prabowo memutuskan untuk mengembalikan kebijakan aturan yang mengizinkan penjual eceran elpiji 3 kg berjualan lagi, pihaknya mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat khususnya di daerah pemilihannya, Sumbar II.
”Saya mendapatkan banyak laporan dari masyarakat di dapil, menyampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo yang benar-benar mau mendengarkan aspirasi dari warga,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
Awalnya, pemerintah melarang pengecer ”gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.
Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer. (*/Fs)
