Pengamat: Program Jokowi untuk Sumbar Belum Terasa di Tahun Pertama

Jokowi Sumbar, pengamat,

Dosen Ilmu Politik Unand, Asrinaldi (Foto: Zulfikar Efendi)

Langgam.id – Joko Widodo (Jokowi) sudah satu tahun menjabat sebagai presiden Republik Indonesia di periode kedua. Dalam tahun pertama itu, program Jokowi untuk Sumatra Barat (Sumbar) dianggap belum terasa.

Hal itu dikatakan Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, Asrinaldi. Meski begitu program-program yang dicanangkan Jokowi pada periode pertama masih berlanjut hingga saat ini.

“Untuk Sumbar sendiri saya pikir tentu belum ada yang dirasakan. Kecuali proyek-proyek presiden Jokowi di periode pertama, seperti infrastruktur dan pembangunan jalan tol itu masih dilanjutkan. Proyek tersebut tidak ada pengaruhnya pada APBD Sumbar,” kata Asrinaldi saat berbincang dengan langgam.id, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Tahun Pertama di Periode Kedua, Presiden Jokowi Tak Pernah Lagi ke Sumbar

Menurut Asrinaldi, pada periode pertama Jokowi berhasil memenuhi janjinya di sektor infrastruktur kepada masyarakat Sumbar. Janji tersebut di antaranya melakukan revitalisasi rumah gadang dan pembangunan Pasar Atas, Bukittinggi.

“Janji beliau pada yang lalu sudah dipenuhi semuanya. Tapi yang baru ini, sebenarnya belum ada,” katanya.

Asrinaldi menilai, jika dilihat dari sisi pendidikan terapat banyak permasalahan baru yang diakibatkan kondisi pandemi covid-19 yang jadi pekerjaan Jokowi di tahun pertamanya ini. Permasalahan itu terkait sistem pendidikan dan konektivitas pembelajaran via daring yang masih belum dapat dioptimalkan.

“Persoalannya sekarang ini kan kondisinya emergency. Jadi program-program rutin tidak dapat dilaksanakan. Terlebih, sumber daya manusia dalam pendidikan, seperti proses pembelajaran jarak jauh, standar mutu pendidikan, infrastruktur internet, dan media pembelajaran juga belum terselesaikan,” jelasnya.

Terkait kondisi pandemi yang jadi beban Jokowi di tahun ini, Asrinaldi menyarakan untuk mengutamakan kesehatan masyarakat sebelum memulihkan ekonomi. Dia menilai mendahulukan perkembangan ekomoni ketimbang kesehatan akan menjadi hal yang sia-sia.

“Jadi untuk Sumbar dan nasional ini, ya kendalikan lah dahulu tentang kesehatan masyarakat ini dengan baik. Baru setelah itu ekonomi akan tumbuh,” ujarnya.

“Ketimbang ekonomi yang dikembangkan tapi akhirnya uang ekonomi itu akan habis untuk kesehatan lagi, rugi juga kita. Jadi logikanya harus didudukan dulu. Prinsip presiden gas dan rem itu tidak berjalan,” imbuh Asrinaldi. (Amalia/Yesi/ABW)

Tag:

Baca Juga

Kasus Dugaan Korupsi Agunan Fiktif Anggota DPRD Sumbar: Nilai Keliru, Kuasa Hukum Tempuh Praperadilan
Kasus Dugaan Korupsi Agunan Fiktif Anggota DPRD Sumbar: Nilai Keliru, Kuasa Hukum Tempuh Praperadilan
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang menghadiri audiensi dengan Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat, Senin (19/1/2025).
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, UIN IB Padang Jajaki Kerja Sama dengan KI Sumbar
Petani Pesisir Selatan Harapkan Harga Gambir Stabil Kisaran Rp 30 Ribu
Hilirisasi Cepat Gambir
Dinas Pariwisata Kota Padang menargetkan kunjungan wisatawan untuk 2026 sebesar 5,7 juta orang dengan target pendapatan asli daerah (PAD)
Dispar Padang Targetkan 5,7 Juta Kunjungan Wisatawan pada 2026
Transformasi Bang Dodo: Dari Meja Bankir jadi Pionir Edukasi Digital Sumatra Barat
Transformasi Bang Dodo: Dari Meja Bankir jadi Pionir Edukasi Digital Sumatra Barat
Legalitas yang Menenggelamkan: Banjir Bandang Sumatera dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Disintegrasi Tatanan Sosial
Legalitas yang Menenggelamkan: Banjir Bandang Sumatera dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Disintegrasi Tatanan Sosial