Pengamat: Program Jokowi untuk Sumbar Belum Terasa di Tahun Pertama

Jokowi Sumbar, pengamat,

Dosen Ilmu Politik Unand, Asrinaldi (Foto: Zulfikar Efendi)

Langgam.id - Joko Widodo (Jokowi) sudah satu tahun menjabat sebagai presiden Republik Indonesia di periode kedua. Dalam tahun pertama itu, program Jokowi untuk Sumatra Barat (Sumbar) dianggap belum terasa.

Hal itu dikatakan Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, Asrinaldi. Meski begitu program-program yang dicanangkan Jokowi pada periode pertama masih berlanjut hingga saat ini.

"Untuk Sumbar sendiri saya pikir tentu belum ada yang dirasakan. Kecuali proyek-proyek presiden Jokowi di periode pertama, seperti infrastruktur dan pembangunan jalan tol itu masih dilanjutkan. Proyek tersebut tidak ada pengaruhnya pada APBD Sumbar," kata Asrinaldi saat berbincang dengan langgam.id, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Tahun Pertama di Periode Kedua, Presiden Jokowi Tak Pernah Lagi ke Sumbar

Menurut Asrinaldi, pada periode pertama Jokowi berhasil memenuhi janjinya di sektor infrastruktur kepada masyarakat Sumbar. Janji tersebut di antaranya melakukan revitalisasi rumah gadang dan pembangunan Pasar Atas, Bukittinggi.

"Janji beliau pada yang lalu sudah dipenuhi semuanya. Tapi yang baru ini, sebenarnya belum ada," katanya.

Asrinaldi menilai, jika dilihat dari sisi pendidikan terapat banyak permasalahan baru yang diakibatkan kondisi pandemi covid-19 yang jadi pekerjaan Jokowi di tahun pertamanya ini. Permasalahan itu terkait sistem pendidikan dan konektivitas pembelajaran via daring yang masih belum dapat dioptimalkan.

"Persoalannya sekarang ini kan kondisinya emergency. Jadi program-program rutin tidak dapat dilaksanakan. Terlebih, sumber daya manusia dalam pendidikan, seperti proses pembelajaran jarak jauh, standar mutu pendidikan, infrastruktur internet, dan media pembelajaran juga belum terselesaikan," jelasnya.

Terkait kondisi pandemi yang jadi beban Jokowi di tahun ini, Asrinaldi menyarakan untuk mengutamakan kesehatan masyarakat sebelum memulihkan ekonomi. Dia menilai mendahulukan perkembangan ekomoni ketimbang kesehatan akan menjadi hal yang sia-sia.

"Jadi untuk Sumbar dan nasional ini, ya kendalikan lah dahulu tentang kesehatan masyarakat ini dengan baik. Baru setelah itu ekonomi akan tumbuh," ujarnya.

"Ketimbang ekonomi yang dikembangkan tapi akhirnya uang ekonomi itu akan habis untuk kesehatan lagi, rugi juga kita. Jadi logikanya harus didudukan dulu. Prinsip presiden gas dan rem itu tidak berjalan," imbuh Asrinaldi. (Amalia/Yesi/ABW)

Tag:

Baca Juga

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono menegaskan komitmen Polda Sumbar untuk menindak tegas segala aktivitas tambang ilegal, termasuk galian C.
Kapolda Sumbar: Penegakan Hukum Tambang Ilegal Akan Berjalan Terus
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Barat menyebut insiden penembakan Kasatreskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto
Kasus Penembakan Kasatreskrim Solsel, WALHI Sumbar Sebut Ini Tragedi Kejahatan Lingkungan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid secara tegas memperingatkan pihak
Menteri ATR/BPN Ingatkan Aparatur Negara yang Terlibat Mafia Tanah: Saya Sendiri yang Antar ke Aparat
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menduga penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar,
Ketua Komisi III DPR RI Duga Penembakan di Polres Solok Selatan Pembunuhan Berencana
Pemko Padang Hibahkan Sumur Bor Permudah Aktivitas di Rutan Anak Air
Pemko Padang Hibahkan Sumur Bor Permudah Aktivitas di Rutan Anak Air
Komisi III DPR RI akan mendatangi Polda Sumatera Barat (Sumbar) dan Polres Solok Selatan untuk meninjau langsung kasus penembakan yang
Komisi III DPR RI Akan ke Sumbar, Tinjau Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan