Langgam.id – Pemerintah Kecamatan Koto Tangah terus mengoptimalkan pendataan dan verifikasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung adil, transparan, dan tepat sasaran.
Hingga Kamis (30/7/2026), sebanyak 17.221 kepala keluarga (KK) dari 13 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah telah terdaftar dalam sistem Perlinsos. Proses pendaftaran tersebut didukung oleh 294 agen aktif yang membantu masyarakat melakukan pendataan di tingkat kelurahan.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kecamatan Koto Tangah, Wahyudi Edwar, mengatakan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial dan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, kami mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pengecekan dan pendaftaran data diri melalui mekanisme resmi yang telah disediakan oleh pemerintah,” ujar Wahyudi.
Berdasarkan data Perlinsos, pada kategori Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat 15.233 KK yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.786 KK dinyatakan berpotensi layak menerima bantuan, 11.417 KK tidak layak, dan 30 KK masih dalam proses verifikasi.
Sementara itu, pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tercatat 16.847 KK telah terdaftar. Sebanyak 9.453 KK berpotensi layak menerima bantuan, 7.362 KK tidak layak, dan 32 KK masih menjalani proses verifikasi.
Wahyudi menjelaskan, Program Perlinsos diperuntukkan bagi keluarga atau individu yang tergolong prasejahtera, rentan miskin, maupun terdampak kondisi sosial dan ekonomi tertentu sesuai kriteria dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk aktif memperbarui data apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi maupun komposisi anggota keluarga agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Mari bersama-sama kita wujudkan penyaluran bantuan sosial yang adil, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Pemerintah Kota Padang juga mengimbau masyarakat untuk secara berkala memantau status kepesertaan bantuan sosial melalui kanal resmi Kementerian Sosial atau papan pengumuman yang tersedia di kantor kelurahan masing-masing. Dengan data yang akurat dan mutakhir, diharapkan seluruh program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. (HER)
