Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memulai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online tahun ajaran 2025/2026 secara serentak pada Juni ini. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menuntaskan program Wajib Belajar 12 Tahun sekaligus memperluas akses pendidikan menengah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, menegaskan bahwa Wajib Belajar 12 Tahun bukan sekadar target administratif, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan semua anak usia sekolah menengah mendapatkan hak pendidikan yang layak, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan.
“Ini bukan hanya soal seleksi masuk sekolah, tapi lebih besar dari itu, bagaimana kita memastikan tidak ada anak usia sekolah menengah yang tertinggal. Semua harus punya akses ke pendidikan menengah yang layak,” ujar Barlius dalam konferensi pers di Kantor Dinas Pendidikan Sumbar, Kamis (19/6/2025).
Tahun ini, Dinas Pendidikan membuka total 227 SMA Negeri dan 110 SMK Negeri di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Total daya tampung mencapai hampir 100 ribu kursi. Jumlah ini belum termasuk sekolah yang berada di wilayah blank spot jaringan seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang memiliki mekanisme pendaftaran tersendiri menyesuaikan kondisi geografis setempat.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi spmb.sumbarprov.go.id dan dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan. Untuk jenjang SMA, jalur afirmasi mendapatkan kuota minimal 30 persen.
Jalur ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, serta anak dari panti asuhan atau panti sosial. Jalur domisili disediakan minimal 35 persen, sementara jalur prestasi akademik dan nonakademik masing-masing mendapatkan 15 persen.
Untuk jenjang SMK, seleksi mempertimbangkan hasil tes minat dan bakat, prestasi, serta kondisi sosial ekonomi peserta. Prioritas diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu dan mereka yang berdomisili dekat dengan satuan pendidikan. Pemerintah juga mengupayakan pemerataan konsentrasi keahlian di SMK guna mendukung kebutuhan tenaga kerja muda yang siap bersaing di masa depan.
“Target kami jelas, tidak hanya membuka akses, tapi juga memastikan anak-anak dari berbagai latar belakang bisa menempuh pendidikan menengah tanpa hambatan biaya dan geografis. Pemerintah hadir dan berpihak,” kata Barlius.
Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program unggulan “Gerak Cepat Sumbar Unggul” yang menjadi visi utama Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dalam membangun Sumbar yang adil, berdaya saing, dan unggul di bidang sumber daya manusia.
Dengan model penerimaan yang inklusif dan berbasis digital, Pemprov Sumbar berharap angka partisipasi sekolah meningkat, angka putus sekolah menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami lonjakan signifikan dalam lima tahun mendatang. (*/f)
