Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melakukan koordinasi dengan sejumlah provinsi tetangga menyusul kabut asap yang mulai mengganggu beberapa wilayah di Sumbar. Langkah nota kesepahaman (MoU) dengan Jambi, Riau, Sumatra Utara hingga Bengkulu telah dilakukan.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Ilham Wahab, mengatakan kabut asap yang terpantau di sejumlah daerah di Sumbar diduga merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga tersebut.
“Secara umum, informasi yang kami terima, asap yang masuk ke Sumbar merupakan kiriman dari provinsi tetangga,” ujar Ilham, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, koordinasi lintas provinsi dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap sekaligus memastikan penanganan dapat dilakukan apabila kondisi semakin memburuk.
“Kita sudah memiliki MoU dengan Jambi, Riau, Sumatra Utara, dan Bengkulu. Kerja sama ini sudah dilakukan sejak jauh hari,” jelasnya.
Melalui kerja sama itu, pemerintah daerah dapat saling berkoordinasi ketika terjadi kondisi yang berdampak lintas wilayah.
“Kalau kejadiannya berada di wilayah yang dekat dan masih bisa kita jangkau, kita akan turun lebih dulu. Itu bentuk koordinasi kita,” ucap Ilham.
Ia menjelaskan, posisi geografis Sumbar yang berbatasan langsung dengan sejumlah provinsi membuat koordinasi menjadi penting, terutama ketika kondisi asap berasal dari wilayah yang berdekatan.
“Jadi kita tetap berkoordinasi dengan provinsi tetangga. Kalau memang kondisinya dekat dengan wilayah kita dan membutuhkan penanganan, kita akan mengambil langkah sesuai kebutuhan,” katanya.
Ilham menambahkan, Pemprov Sumbar juga melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau perkembangan kondisi udara.
Menurutnya, tingkat kabut asap dapat berubah sepanjang hari. Kondisi udara bisa memburuk pada siang hari dan kembali menurun pada malam hari, atau sebaliknya.
“Kadang-kadang siang tingkat kabut asapnya tinggi, kemudian turun lagi malam. Bisa juga sebaliknya,” ujarnya.
Data perkembangan kondisi udara tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Kita akan melihat data secara keseluruhan, kemudian mengambil angka rata-ratanya. Setelah itu kita minta pertimbangan dari sektor kesehatan untuk menentukan langkah yang tepat,” kata dia.
Ilham menegaskan penanganan kabut asap harus dilakukan berdasarkan kondisi dan data di lapangan, termasuk mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kita harus mengambil tindakan yang strategis, bukan tindakan yang tergesa-gesa. Sumber daya kita juga terbatas, jadi langkah yang diambil harus tepat,” tuturnya. (WAN)
