Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengalokasikan Rp49,60 miliar dari tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 untuk memperbaiki jaringan dan bendung irigasi di sejumlah daerah.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan sekaligus menjaga fungsi sistem pengairan bagi lahan pertanian masyarakat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Sumbar Rifda Suriani mengatakan, anggaran Rp49,60 miliar tersebut terdiri atas Rp41,52 miliar untuk rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Rp7,95 miliar untuk rehabilitasi bendung irigasi dan Rp125 juta untuk penyusunan rencana teknis serta dokumen lingkungan hidup konstruksi irigasi dan rawa.
“Anggaran ini kita arahkan untuk mendukung infrastruktur sumber daya air yang memang dibutuhkan, baik untuk pengendalian dan pengamanan sungai maupun untuk menjaga fungsi jaringan irigasi,” ujar Rifda di Padang, Senin (10/8/2026).
Rifda mengatakan, rehabilitasi jaringan irigasi tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Salah satunya Irigasi Ladang Laweh di Kabupaten Padang Pariaman dengan alokasi Rp3,5 miliar dan panjang penanganan 1.919,47 meter.
Kemudian Irigasi Batang Sianok di Kabupaten Agam dengan alokasi Rp3 miliar dan panjang penanganan 1.628,01 meter.
Selanjutnya, Irigasi Bdr. Panjang Salayo yang berada di Kabupaten Solok dan Kota Solok mendapat alokasi Rp5 miliar dengan panjang penanganan 2.765,42 meter.
Rehabilitasi juga menyasar Irigasi Batang Selo dan Bandar Galo Gandang di Kabupaten Tanah Datar, Irigasi Bandar Ipuh yang mencakup Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman, serta Irigasi Sicaung di Kabupaten Padang Pariaman.
Selain itu, sejumlah jaringan irigasi di Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan daerah lainnya juga masuk dalam program rehabilitasi.
Untuk rehabilitasi bendung irigasi, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran antara lain untuk Bendung Batang Lampasi di Kabupaten Limapuluh Kota sebesar Rp1,5 miliar dan Bendung Batang Talawi di Kota Payakumbuh sebesar Rp3 miliar.
Menurut Rifda, perbaikan jaringan dan bendung irigasi diperlukan untuk memastikan sistem pengairan dapat kembali berfungsi secara optimal.
“Intinya, anggaran ini kita arahkan untuk mendukung infrastruktur sumber daya air yang memang dibutuhkan, baik untuk pengendalian dan pengamanan sungai maupun untuk menjaga fungsi jaringan irigasi,” katanya.
Berdasarkan progres per 5 Agustus 2026, sebagian besar kegiatan masih berada dalam tahapan pengadaan melalui E-Katalog. Pemprov Sumbar terus memproses setiap tahapan sesuai ketentuan agar pekerjaan dapat segera masuk ke tahap pelaksanaan fisik.
Secara keseluruhan, tambahan TKD yang diterima Pemprov Sumbar pada 2026 mencapai Rp534,98 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp195,10 miliar dialokasikan melalui Dinas SDABK untuk membiayai 75 kegiatan infrastruktur sumber daya air, termasuk pembangunan tanggul, pengamanan pantai, pemeliharaan sungai serta rehabilitasi jaringan dan bendung irigasi.
Pemprov Sumbar berharap rehabilitasi tersebut dapat menjaga keberlanjutan fungsi jaringan pengairan dan mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian masyarakat di berbagai daerah. (HER)
