Langgam.id - Pemerintah provinsi (Pemprov) menggelar rapat koordinasi dengan ketua dan anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar). Salah satu hal yang dibahas bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) dari hulu.
"Dalam antisipasi penanganan penyebaran covid 19, kita perlu melakukan amputasi (memutus) mata rantai penyebaran di hulu. Tutup akses keluar masuk dan lokal lockdown," kata Sekdaprov Sumbar Alwis, usai rapat dengan DPRD, Jumat (27/3/2020).
Selain itu, perlu menggugah kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mawasdiri akan bahaya pandemi dan pembawa virus. "Dirasa perlu melibatkan tokoh dan komponen masyarakak dengan melakukan sosialisasi secara masif," katanya, sebagaimana dilansir situs resmi Pemprov.
Selain Alwis yang juga ketua gugus tugas penanganan covid 19 Provinsi hadir dalam rapat itu Ketua DPRD Sumbar Supardi, sejumlah anggota DPRD provinsi, asisten pemerintahan, asisten administrasi umum dengan beberapa OPD dan tenaga medis.
Sekdaprov mengatakan, perlu menghitung dampak dan konsekuensi serta menyiapkan insentif bagi warga terdampak. Semua ini perlu segera dilakukan koordinasikan dengan pemerintahan kabupaten dan kota se-Sumbar.
“Terkait edukasi kepada masyarakat tentunya ini soal sesuai kewenangan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota. Ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kita juga telah lakukan beberapa rakor dengan bupati dan wali kota," ujarnya.
Menurutnya, saat ini yang belum maksimal soal penanganan tim medis yang siap bertugas siap dan tersediakan pemondokan seperti diklat. Dan perlu ketegasan melakukan pendeteksian dini di pintu-pintu masuk ke Sumbar dalam rangka kegiatan eksodus perantau pulang kampung.
“Perlu tindakan nyata bagaimana memutus mata rantai yang belum dipikirkan. Jika ada orang masuk lewat darat, laut bagaimana penanganannya? Ke mana rujukannya dan langkah antipasi lainnya? Ini menjadi perhatian kita bersama untuk memaksimalkan SOP dan sebagainya," kata Alwis.
Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam kesempatan ini menyampaikan kita menyadari masyarakat masih belum sadar pemahaman atas resiko virus.
“Perlu juga mewaspadai Kondisi tenaga medis yang kuatir melihat trend naik dan karena cenderung naiknya jumlah pasien setiap hari. Perlu tindakan tegas dan fokus dahulu kebijakan di hulu”, tegasnya.
Asisten Pemerintahan Devi Kurnia mengatakan, secara prinsip soal anggaran tidak ada masalah. Pemerintah Daerah tidak ada batasan berapa anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan darurat penyebaran covid 19.
“Anggaran 150 sampai 200 miliar sudah disepakati. Soal lockdown, kita butuh TNI dan Polri. Penanganan kerjasama dgn TNI Polri sangat dibutuhkan. Ini perlu menjadi pertimbangan pemda Sumbar," ujarnya.
Devi Kurnia juga katakan, perlu keseriusan dalam membahas dampak dari kebijakan dari penanganan covid 19. “Pemda harus mampu siapkan segala kebutuhan pokok warga, karena itu perlu jika dipikirkan dampak-dampak bila dilakukan lockdown”, ujarnya
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Meri Yuliesday mengatakan, terus berusaha untuk melakukan pengadaan alat pelindung diri (APD). "Kondisi saat ini, ada duit ada barang, beli langsung via cash. Saat ini ada bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun masih minim dari kebutuhan yang diharapkan. APD merupakan salah satu fasilitas ada kenyaman para media dan pasien. Di Rumah Sakit M Djamil kebutuhan 100 APD habis 1 hari, 7. 624 tempat tidur karantina, kendala saat ini adalah logistik peralatan," ujarnya. (*/SS)
