Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan mengusulkan sejumlah program prioritas sektor perikanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk mendapatkan dukungan anggaran APBN 2027.
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke KKP RI di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Sejumlah program yang diusulkan meliputi revitalisasi Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau, serta penguatan budi daya ikan dan rumput laut.
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, agar perangkat daerah aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Richie bersama tim menyampaikan usulan program kepada sejumlah unit kerja di lingkungan KKP RI. Pertemuan itu dihadiri Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, serta sejumlah pejabat terkait.
Salah satu usulan yang dibahas adalah revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo. Usulan ini mendapat sambutan positif dari pihak KKP RI, dengan rencana memprioritaskan alokasi anggaran melalui APBN 2027.
Revitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengolahan hasil perikanan, memperkuat daya saing produk, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
Selain itu, Pemko Padang mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau. Program ini dirancang dengan mengintegrasikan aktivitas perikanan, wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua.
Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan sekaligus mendukung upaya Kota Padang menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO. Pihak KKP RI juga menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi yang diusulkan.
Pada sektor budi daya, Pemko Padang mengajukan program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi. Kedua program tersebut diarahkan untuk mendukung rantai pasok kebutuhan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Richie mengatakan, pihaknya merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang agar hasil panen memiliki pasar yang jelas.
“Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, skema tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi pembudi daya ikan sekaligus memperkuat ketersediaan pangan bergizi di Kota Padang.
Di samping itu, Pemko Padang juga membahas pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu. Pengembangan kedua komoditas ini diharapkan dapat membuka peluang investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses pasar, khususnya untuk rumput laut yang berorientasi ekspor.
Melalui upaya jemput bola tersebut, Pemko Padang berharap dukungan APBN 2027 dapat membantu merealisasikan berbagai program prioritas sektor perikanan.
Dukungan itu diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur dan produktivitas perikanan, tetapi juga meningkatkan daya saing hasil perikanan serta memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kota Padang. (HER)
