Langgam.id — Pemerintah Kota Padang menargetkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat ditekan hingga nol persen dalam empat tahun ke depan. Target tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pencegahan serta Penanganan ATS se-Kota Padang, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Exhibition Hall Lantai I Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menuntaskan persoalan anak putus sekolah.
Maigus mengungkapkan, berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.615 anak. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak.
“Penurunan ini harus terus kita dorong secara bertahap. Target kita jelas, dalam empat tahun ke depan Kota Padang mampu mencapai nol persen ATS. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat, maupun institusi pendidikan,” ujar Maigus.
Ia menekankan, penanganan ATS perlu diawali dengan validitas data, kejelasan alamat anak, serta alur pelaporan yang sistematis. Selain itu, sinkronisasi data secara berkelanjutan dan penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Maigus juga mengingatkan pentingnya membuka akses pendidikan alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti jalur formal. Menurut dia, pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C harus menjadi solusi agar hak pendidikan tetap terpenuhi.
“Arahan Wali Kota Padang jelas, tidak boleh ada anak yang terlepas dari akses pendidikan. Jika tidak bisa masuk sekolah formal, arahkan ke pendidikan nonformal. Yang penting, mereka tetap belajar dan tidak dibiarkan putus begitu saja,” katanya.
Ia menambahkan, komitmen tersebut diperkuat melalui program unggulan Pemko Padang, seperti Padang Juara dan Smart Surau, yang diarahkan untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan berkarakter.
Selain itu, pemerintah kota juga memberikan dukungan berupa bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa (LKS) gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Rakor ini diikuti oleh kepala OPD terkait, camat, lurah, operator ATS, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, koordinator pengawas SD dan SMP, penilik, pimpinan satuan pendidikan nonformal dan sanggar kegiatan belajar (SPNF-SKB), serta Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kota Padang.
