Langgam.id — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dengan menjemput bola ke pemerintah pusat. Dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, rombongan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administrasi agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang segera memasuki tahap realisasi.
Di Kemensos RI, rombongan diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara. Dalam pertemuan itu, Kemensos mengapresiasi komitmen Pemko Padang yang telah menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun demikian, Herman menegaskan masih ada sejumlah persyaratan yang perlu segera dituntaskan, terutama terkait kepastian status kepemilikan lahan dan proses alih fungsi lahan.
“Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan,” ujar Herman.
Usai dari Kemensos, rombongan melanjutkan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN. Mereka diterima Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti.
Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian dokumen tata ruang dan berbagai persyaratan administrasi untuk lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma memastikan Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar seluruh ketentuan tata ruang dapat dipenuhi.
“Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan koordinasi dengan dua kementerian tersebut menjadi bagian dari keseriusan Pemko Padang dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat diselesaikan tanpa hambatan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai.
“Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” ujar Maigus.
Ia mengungkapkan, Kota Padang sebenarnya telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat yang menjadi modal awal pengembangan program tersebut. Karena itu, percepatan penetapan lokasi dan penyelesaian dokumen menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini.
Maigus berharap hasil koordinasi dengan Kemensos dan ATR/BPN mampu mempercepat proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan kawasan dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (HER)
