Pemko Padang Panjang Bakal Tanggung BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan

Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran (Foto: IG fadlyamran)

Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran (Foto: IG fadlyamran)

Langgam.id -- Pemerintah Kota Padang Panjang bakal menanggung BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan di daerah itu, setelah sebelumnya Kota Serambi Mekah tersebut mencapai Universal Health Coverage (UHC) di mana seluruh masyarakat terjamin layanan BPJS Kesehatan.

Walikota Padang Panjang Fadly Amran mengatakan pemerintah setempat bakal menanggung BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan yang belum memiliki perlindungan.

"Kalau ada tetangga bekerja sebagai tukang bangunan, tukang las, yang memiliki risiko kerja tinggi, itu Insyaa Allah ditanggung pemerintah," ujar Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano saat kegiatan Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB) dikutip Minggu (20/11/2022).

Lewat BPJS Ketenagakerjaan ini, lanjut Wako Fadly, pekerja rentan yang mengalami kecelakaan kerja ada jaminan sosial yang didapat.

"Kita berharap, para pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya ini selalu dalam perlindungan Allah SWT. Tapi kalau mendapatkan musibah kecelakaan dan meninggal dunia maka ada yang ditinggalkan untuk keluarganya," sebutnya.

Di samping itu, Fadly menyampaikan adanya anggaran hingga Rp800 juta dari Pemko guna biaya penanggulangan dampak cuaca angin kencang, hujan badai yang dialami masyarakat saat ini.

"Kita telah menyalurkan bantuan atap seng untuk rumah yang terkena. Kalau ada saudara yang terdampak bisa disampaikan kepada lurahnya," ujar Fadly.

Dari lurah nanti akan disampaikan kepada BPBD Kesbangpol. Lalu segera diberikan bantuan serta uang tunai untuk makan minum dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA).

Kemudian, Fadly juga menjelaskan terkait Dana Insentif Daerah (DID) yang didapatkan Padang Panjang. Berkat kerja sama Pemko dan masyarakat terkait penanganan Covid-19, Inflasi, dan penyerapan anggaran yang baik, dana Rp8,9 miliar didapat dari Pemerintah Pusat.

Dana ini nantinya bakal dialokasikan untuk BLT BBM bagi KK yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), subsidi BBM untuk angkot, ojek dan bantuan bibit tanam cabai untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat yang berminat.

"Karena penyebab inflasi di Padang Panjang salah satunya disebabkan karena harga cabai," tuturnya.

Sementara itu, Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Amri mengundang penceramah Ustaz Albert Nashir, S.Pd MM. Dalam tausiyahnya mengajak untuk bertakwa, menyiapkan diri untuk hari esok dan bersedekah.

Tampak hadir, Kepala Kemenang, Drs. Alizar, M.Ag, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zulkifli, S.H, Camat PPB, Fiori Agustian, S.IP dan pejabat terkait lainnya.

Baca Juga

Jalur Padang Panjang-Bukittinggi tidak bisa dilewati kendaraan akibat banjir lahar dingin yang terjadi di Aia Angek, Kecamatan X Koto,
Banjir Lahar Dingin Tutup Badan Jalan, Jalur Padang Panjang-Bukittinggi Tak Bisa Dilewati
Harga sayur-sayuran di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan akibat erupsi Gunung Marapi yang menyebabkan paparan abu vulkanik selama
Harga Sayuran di Padang Panjang Naik Akibat Dampak Abu Vulkanik Gunung Marapi
Padang Panjang Siapkan Beras SPHP di Lima Lokasi untuk Antisipasi Kenaikan Harga Beras
Padang Panjang Siapkan Beras SPHP di Lima Lokasi untuk Antisipasi Kenaikan Harga Beras
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi Sumatra Barat (Sumbar) tercatat 0,57 persen secara bulanan pada November 2023.
Padang Panjang Pertahankan Warung Sembako untuk Kendalikan Inflasi 2024
Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Padang Panjang diimbau untuk mengurus sertifikasi halal. Saat ini diterbitkan Badan
UMKM di Padang Panjang Diimbau Urus Sertifikasi Halal
Padang Panjang Gerakkan Tanam Cabai di Pekarangan
Padang Panjang Gerakkan Tanam Cabai di Pekarangan